JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa arah peta jalan perekonomian nasional kini telah kembali selaras dengan konstitusi, khususnya amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Jejak Pendiri Bangsa 1947–1969 yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Ferry mengungkapkan bahwa koperasi pernah mengalami masa keemasan pada era 1970 hingga 1990-an. Saat itu, berbagai sektor industri seperti tekstil, garmen, hingga Gabungan Koperasi Batik berkembang pesat.
Bahkan, Indonesia memiliki bank koperasi yang kini dikenal sebagai Bank Bukopin. Selain itu, koperasi susu, koperasi peternakan, dan koperasi tahu-tempe juga berperan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional.
Menurut Ferry, kejayaan itu lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang menempatkan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong sebagai fondasi pembangunan nasional. “Gagasan koperasi bukan hanya pilihan teknis, tetapi keputusan ideologis yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pelaku utama pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa beberapa dekade terakhir, keberadaan koperasi semakin mengecil karena praktik pasar bebas yang menggeser peran negara dan pemerintah dalam pengaturan ekonomi.
Namun, kini pemerintah kembali mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai konstitusi. Hal ini ditandai dengan program pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) hasil gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Ferry menjelaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih sangat relevan di tengah tantangan masyarakat yang menghadapi pendapatan tidak stabil, minim akses pembiayaan, ketergantungan pada tengkulak, serta rantai pasok yang panjang.
Koperasi modern, kata dia, harus demokratis, profesional, transparan, dan berbasis teknologi agar mampu meningkatkan posisi tawar masyarakat.
Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai platform ekonomi kerakyatan yang mengintegrasikan produksi rakyat dan mencatat seluruh transaksi dalam ekosistem digital yang berkelanjutan.
Implementasinya mencakup percepatan pembangunan gerai koperasi, konsolidasi layanan dasar tingkat desa, penguatan intermediasi ekonomi, hingga integrasi data nasional melalui sistem pendataan real time.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyebut bahwa saat ini merupakan masa kebangkitan kembali koperasi. Ia menegaskan bahwa arsip dan sejarah menjadi dasar penting dalam mengembalikan arah pembangunan nasional ke jalur yang sesuai.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bekerja dan menjadi dasar pembangunan nasional, sebagaimana terekam dalam arsip Perencanaan Pembangunan 1947–1969.
Kepala ANRI Mego Pinandito menambahkan bahwa acara tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali pondasi ekonomi kerakyatan yang berlandaskan data serta memperkuat Kopdes Merah Putih.
