Ditambahkannya, mengingat saat ini masih banyak tantangan ketimpangan gender dalam perpolitikan di Tanah Air. Contohnya, saat ini hanya Badan Perwakilan Daerah yang sudah memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen di Parlemen.
“Kementerian PPPA tentu juga terus mendorong keterwakilan perempuan dalam hal pengambil kebijakan baik di parlemen mau pun di pemerintahan. Kita harapkan, lebih banyak lagi jabatan strategis perempuan baik di legistalif, yudikatif fan eksekutif. Agar dapat menyuarakan suara perempuan seperti di bidang pendidikan dan masalah kematian ibu hamil serta hal-hal lainnya yang terkait dengan perempuan dan anak,” harap Indra.
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA mengatakan, dengan jumlah pemilih perempuan yang sangat potensial hamper sama dengan laki-laki, maka seharusnya perempuan tidak hanya menjadi obyek, tapi harus menjadi subjek dalam politik maupun peranannya dalam mengisi pembangunan bangsa.
“Dalam Pemilu 2024 ini, sudah seharusnya perempuan menjadi pemilih yang cerdas dan menjadi pengawas Pemilu yang jurdil serta menolak money politic (Politik Uang) agar menghasilkan pemimpin yang dapat menyuarakan suara perempuan di semua sector kehidupan,” pungkas Nurliah Nurdin.
Seluruh pembicara yang hadir dalam Seminar IKWI kali ini sepakat, bahwa melalui Pemilu 2024 ini adalah momentum untuk mendorong dan memastikan terciptanya kebijakan publik yang memiliki perspektif perempuan. Misalnya, kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan dan sebagainya.
Kegiatan seminar IKWI Pusat ini terselengra berkat dukungan oleh L’Oréal Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), Kamar Dagang dan Industri Indonesia, (KADIN), Coca-Cola, PT Sasa Inti, PT Paragon Technology and Innovation, PT Pos Indonesia, Garudafood, Nutrifood, dan GoTo.
Komentar