JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa dirinya akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum (Pemilu) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
Pengumuman ini disampaikan secara langsung dalam wawancara eksklusif bersama Channel 14, media yang dikenal dekat dengan Partai Likud.
Ketika ditanya apakah ia berniat maju untuk masa jabatan berikutnya, Netanyahu menjawab singkat, “Ya.” Ia juga menyatakan keyakinannya akan kemenangan dalam pemilu tersebut.
Sebagai pemimpin Partai Likud, Netanyahu memegang rekor sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, yaitu lebih dari 18 tahun sejak pertama kali menjabat pada 1996, meski dengan beberapa kali jeda akibat kekalahan politik.
Dalam pemilu terakhir, Partai Likud meraih 32 kursi di parlemen (Knesset), sementara sekutu ultra-Ortodoks mendapat 18 kursi dan aliansi Zionisme Religius memperoleh 14 kursi, menandai capaian tertinggi bagi blok sayap kanan dalam sejarah modern Israel.
Namun, masa jabatan Netanyahu saat ini diwarnai oleh tekanan publik dan krisis kepercayaan terbesar dalam karier politiknya. Sejak pecahnya konflik Gaza, Netanyahu mendapat kritik tajam, terutama dari keluarga sandera Israel yang ditawan Hamas, yang menilai pemerintah kurang memprioritaskan keselamatan tawanan.
Selain itu, kebijakan perombakan sistem peradilan yang dilakukan pemerintahnya telah memicu gelombang protes besar-besaran, di mana ribuan warga Israel turun ke jalan menolak langkah yang dianggap mengancam independensi lembaga hukum.
Para pengamat menilai bahwa langkah politik Netanyahu banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, apalagi tengah menghadapi ancaman hukum dan tekanan dari koalisi sayap kanan ekstrem.
Pemerintahannya bergantung pada dukungan partai konservatif dan ultra-nasionalis yang kerap menekan kebijakan luar negeri dan pertahanan Israel. Kelompok garis keras tersebut bahkan mengancam akan meninggalkan koalisi jika perang Gaza berakhir tanpa kehancuran total Hamas.
Situasi ini membuat Netanyahu harus menyeimbangkan tekanan dari koalisi dengan tuntutan internasional agar Israel membuka jalur kemanusiaan dan mengakhiri operasi militer di Gaza.
Survei terbaru menunjukkan penurunan popularitas Netanyahu, dengan mayoritas warga Israel lebih mendukung perjanjian pertukaran sandera dan gencatan senjata dibandingkan melanjutkan pertempuran.
Para analis memperkirakan pemilu dapat digelar lebih cepat jika koalisi pemerintahan runtuh akibat tekanan politik pascaperang. Meski demikian, Netanyahu berupaya menampilkan dirinya sebagai simbol stabilitas dan keamanan di tengah krisis nasional.
