JurnalPatroliNews – Jakarta – Banjir bandang yang menghantam sebagian wilayah Aceh dan Sumatera Utara tidak hanya merusak pemukiman dan infrastruktur, tetapi juga berdampak besar pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Para nelayan tradisional kini mengaku kesulitan memperoleh solar di SPBU sejak sepekan terakhir.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW KNTI) Sumatera Utara, M. Isa Al-Basir, memaparkan bahwa kuota solar di sejumlah SPBU menurun drastis setelah bencana terjadi.
“Nelayan kesulitan mengakses solar, kuotanya di SPBU terus berkurang. Sepertinya ini akibat banjir yang mengganggu distribusi BBM ke SPBU dan SPBUN yang selama ini menjadi akses nelayan. Contohnya di Medan, pasokan dari Dumai tampaknya tak bisa masuk karena akses jalan terputus,” ujar Basir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam, 29 November 2025.
Gangguan distribusi tidak hanya terjadi di jalur darat. Pengiriman lewat laut pun terhambat akibat gelombang tinggi, sehingga kapal pengangkut BBM tidak bisa bersandar di beberapa pelabuhan di Sumatera Utara.
Basir menambahkan, kondisi cuaca ekstrem beberapa hari terakhir bukan hanya menghambat suplai bahan bakar, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi nelayan. Ia menyoroti beberapa insiden kecelakaan di laut, termasuk:
Kapal nelayan anggota KNTI karam di Labuhanbatu Utara
Perahu tenggelam di Deli Serdang
Kapal hanyut tersapu ombak di Pangkalan Brandan, Langkat, hingga terbawa ke Serdang Bedagai
Ia menyebut kondisi serupa turut dialami nelayan kecil di Batubara, sehingga banyak di antaranya memilih tidak melaut demi keselamatan.
Di sisi lain, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, menilai problem sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi sebenarnya merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan.
Menurut Hendra, minimnya infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan kendala distribusi dari Terminal BBM ke pemukiman pesisir membuat nelayan terpaksanya bergantung pada pengecer.
“Masalah solar subsidi sejak dulu belum beres. Nelayan akhirnya membeli ke pengecer dengan harga Rp10.000–15.000 per liter, yang penting bisa tetap bekerja di laut,” ujarnya.
Hendra menegaskan urgensi pembangunan SPBUN di lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia agar nelayan kecil dapat memperoleh solar subsidi secara merata, terjangkau, dan tanpa hambatan distribusi.
