JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan mengundang sejumlah mantan menteri luar negeri dan tokoh senior kebijakan luar negeri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka ini bertujuan untuk mendiskusikan arah politik luar negeri Indonesia, dengan fokus utama pada keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Langkah ini dinilai sebagai inisiatif yang jarang terjadi, di mana kepala negara secara langsung duduk bersama para praktisi diplomasi lintas generasi untuk memperkaya sudut pandang kebijakan negara.
Sejumlah tokoh besar tampak hadir memenuhi undangan, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, hingga mantan Wamenlu Dino Patti Djalal dan pemikir senior Jusuf Wanandi.
Mantan Menlu Alwi Shihab memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan Presiden Prabowo yang bersedia mendengar masukan dari para pendahulunya.
Menurut Alwi, diskusi ini memberikan pemahaman yang valid mengenai alasan di balik partisipasi Indonesia dalam BoP, sebuah badan internasional inisiasi Amerika Serikat yang ditujukan untuk mendorong perdamaian di jalur Gaza.
Diskusi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut mencakup berbagai perspektif, termasuk catatan kritis mengenai dominasi peran Amerika Serikat dalam struktur BoP.
Marty Natalegawa menyoroti bahwa dalam piagam organisasi tersebut tidak terdapat rujukan langsung ke Gaza, sehingga Indonesia perlu tetap waspada terhadap dinamika global yang tidak menentu.
Senada dengan hal itu, Dino Patti Djalal menekankan bahwa meskipun keterlibatan dalam BoP adalah langkah realistis saat ini, Indonesia harus tetap memegang teguh opsi untuk menarik diri jika di kemudian hari ditemukan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dialog ini merupakan ruang bagi Presiden untuk mempertajam kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap relevan dan efektif.
Di akhir pertemuan, ditegaskan kembali bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan bergeser.
Presiden Prabowo memastikan bahwa dukungan terhadap solusi dua negara atau two-state solution tetap menjadi harga mati bagi diplomasi Indonesia, meskipun negara terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian baru di luar kerangka PBB demi tercapainya hasil kemanusiaan yang lebih konkret.
