JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, meminta jajaran pemerintah beserta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kendati mendesak adanya penegakan hukum yang rigid, ia menekankan bahwa keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh terhambat demi menjaga hak pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut penilaian Muh Haris, Program MBG merupakan salah satu pilar strategi nasional yang bersentuhan langsung dengan stabilitas kesehatan anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga kelompok rentan lainnya.
Oleh karena itu, setiap riak persoalan dalam tata kelola lembaga harus diselesaikan secara terbuka dan akuntabel agar tidak mendistorsi tujuan utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan. Namun, pada saat yang sama, negara harus memastikan bahwa pelayanan kepada puluhan juta penerima manfaat tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya tata kelola,” tegas Muh Haris, Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan data resmi BGN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (15/6/2026), program ini diklaim telah menjangkau puluhan juta jiwa.
Operasional tersebut digerakkan melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta melibatkan jutaan relawan di berbagai wilayah Indonesia.
Ribuan Dapur Logistik Masih Berstatus Penghentian Sementara
Namun di balik capaian kuantitas tersebut, Komisi IX DPR RI memberikan catatan kritis mengenai adanya kendala teknis yang masif di lapangan.
Parlemen mencatat sedikitnya ada 6.067 unit SPPG yang pernah mengalami penghentian operasional sementara (suspend), di mana 1.617 unit di antaranya hingga kini belum diaktifkan kembali.
Fenomena penonaktifan ini dinilai mengindikasikan adanya urgensi evaluasi total pada aspek standarisasi keamanan pangan, kesiapan sarana logistik, hingga kapasitas mitra pelaksana.
Dari sisi finansial negara, realisasi penyerapan anggaran BGN hingga per 14 Juni 2026 dilaporkan telah menyerap dana yang sangat besar.
Mengingat masih besarnya sisa pagu anggaran yang harus dihabiskan pada semester kedua, Muh Haris mengingatkan agar percepatan penyerapan dana tidak mengorbankan mutu makanan.
Distribusi Nutrisi bagi Kelompok Rentan Masih Minim
Sorotan tajam juga diarahkan pada masih rendahnya persentase distribusi makanan bergizi bagi kelompok masyarakat yang memegang risiko tinggi stunting.
Data menunjukkan serapan untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (kelompok 3B) baru menyentuh angka berkisar 16,5 persen dari total target manifes.
Bahkan, program penyaluran gizi yang dirancang khusus untuk menyasar anak-anak di Sekolah Luar Biasa (SLB) terpantau belum terealisasi sama sekali di lapangan.
“Kelompok yang paling membutuhkan justru harus menjadi prioritas utama. Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan melalui perluasan jumlah penerima manfaat semata, tetapi harus memastikan kelompok rentan benar-benar memperoleh akses yang memadai terhadap makanan bergizi,” lanjutnya.
Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini memaparkan bahwa indikator keberhasilan program strategis ini tidak boleh hanya diukur lewat angka serapan anggaran atau jumlah dapur yang dibangun.
Tolok ukur esensial yang harus dicapai adalah penurunan kurva stunting nasional secara signifikan serta terciptanya dampak ekonomi berantai bagi ekosistem petani dan UMKM lokal.
DPR RI Dorong Audit Forensik Rantai Pasok
Guna meminimalisir potensi kebocoran anggaran negara, Komisi IX DPR RI mendorong dijalankannya audit menyeluruh terhadap rantai pasok (supply chain) serta para pemasok komoditas.
Pemerintah diminta memperketat pengawasan higienitas pangan, membenahi transparansi pelaporan publik, serta memberikan jaminan perlindungan kerja bagi jutaan relawan pendukung.
Langkah mitigasi risiko ini mutlak dilakukan mengingat beban target operasional Program MBG pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan akan melonjak drastis.
Haris mengingatkan, skema perluasan skala program yang masif di masa depan wajib berjalan selaras dengan penguatan sistem pengawasan internal agar tidak menjadi beban finansial baru bagi negara.
Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk berdiri mengawal program pemenuhan gizi nasional ini agar tetap berada pada koridor hukum yang transparan dan tepat sasaran.
Sebagai bentuk pemenuhan aspek keberimbangan informasi bagi publik, media ini membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Komentar