JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut justru akan terus dilanjutkan dengan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menilai persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ia menegaskan pemerintah tidak dapat menerima kenyataan bahwa masih ada anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu,” tegas Prabowo.
Karena itu, pemerintah menurut Prabowo tetap berkomitmen menjalankan program MBG sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Namun, keberlanjutan program tersebut akan dibarengi dengan evaluasi dan perbaikan.
“Karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo kemudian menyampaikan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program MBG.
Ia menilai tindakan korupsi terhadap anggaran atau makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak bukan sekadar pelanggaran administratif maupun persoalan penyalahgunaan anggaran.
Prabowo bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan pelaku korupsi dalam program tersebut.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makanan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab,” kata Prabowo.
Menurut dia, mengambil keuntungan dari kebutuhan makanan anak-anak menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan.
“Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya, ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah ingin program MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memiliki tata kelola yang bersih.
Program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak tersebut membutuhkan pengawasan ketat agar anggaran yang disiapkan negara tidak bocor akibat praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya.
Komitmen untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan dalam pelaksanaannya.
Prabowo menempatkan persoalan gizi anak sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Menurut pesan yang disampaikan dalam pidatonya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari besarnya cakupan penerima manfaat. Program tersebut juga harus mampu memastikan kualitas makanan, ketepatan distribusi, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.
Peringatan keras Presiden terhadap praktik korupsi menjadi sinyal bahwa setiap pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan MBG harus menjalankan tanggung jawabnya dengan benar.
Sebab, setiap rupiah anggaran dan setiap porsi makanan yang disediakan negara pada akhirnya berkaitan langsung dengan kebutuhan anak-anak Indonesia.
Bagi Prabowo, memperbaiki kualitas generasi mendatang tidak dapat dipisahkan dari keberanian memberantas penyimpangan dalam program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Karena itu, keberlanjutan MBG kini tidak hanya menyangkut persoalan penambahan penerima manfaat, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan program tersebut berjalan lebih efisien, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
Komentar