Rp 414 Trilyun Untuk Program PEN, Ini Penjelasaan Sri Mulyani

JurnalPatroliNews – Jakarta – Untuk merealisasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 414 triliun.

Alokasi tersebut diberikan untuk melindungi tiga sektor dari Pandemi Covid-19 yaitu Kesehatan, Masyarakat, dan Ekonomi.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, mengatakan, anggaran ini bakal digunakan untuk Perlindungan Sosial. Diantaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM.

“Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BLT Desa, dan antisipasi Pelunasan Program Perlindungan Sosial lainnya,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (22/11).
Selain itu, alokasi program PEN untuk bidang Kesehatan adalah sebesar Rp 117,94 triliun, Perlindungan Masyarakat Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.

Adapun, anggaran bidang kesehatan akan digunakan diantaranya untuk Testing, Tracing, Treatment (3T), perawatan Pasien Covid-19 dengan cost sharing bersama BPJS, Insentif Tenaga Ksehatan Pusat dan Daerah, pengadaan Vaksinasi, Insentif Perpajakan Vaksin, penanganan Kesehatan lainnya di Daerah, dan antisipasi Kesehatan lainnya.

“Sama seperti 2021, kita berharap pengelola anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah harus tetap memiliki Fleksibilitas. Artinya, kita tetap berjaga-jaga Covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan,” bebernya.

Dari sisi belanja, realisasinya Rp 2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8% dan setara 74,9% dari yang direncanakan senilai Rp 2.750,0 triliun. Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp 1.416,2 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 5,4%, sedangkan transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 642,6 triliun atau minus 7,9%.

Dengan kinerja tersebut, defisit APBN hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp548,9 triliun atau 3,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu juga setara 54,5% dari yang direncanakan senilai Rp1.006,4 triliun.

Komentar