Saat Ekonomi Tak Pasti, LCS Tepat, Menkeu Dukung RI ‘Buang Dolar’

JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata pernah memberikan komentar mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS).

Menurutnya, LCS penting dalam mendorong pemulihan ekonomi. Apalagi ketika banyak ketidakpastian dari global. Dia melihat LCS di jalur keuangan merupakan exit strategy untuk mendukung pemulihan, diharapkan stabilitas makro akan semakin kuat dan berkelanjutan, tidak hanya masing-masing negara tetapi secara global

“Tujuan LCS untuk mengurangi hubungan dalam satu mata uang tunggal terutama dolar AS. Hal ini diharapkan semakin stabilnya hubungan perdagangan dan investasi antar negara termasuk Indonesia dengan negara ASEAN,” ungkapnya, dikutip Kamis (6/3/2023).

LCS adalah kerja sama Indonesia dengan sejumlah bank sentral negara lain, yang bertujuan untuk menggunakan mata uang lokal setiap kali berlangsung transaksi perdagangan bilateral dan investasi.
Lewat LCS, nantinya masing-masing negara tidak perlu lagi bergantung dengan dolar AS. Jadi ketika dunia usaha ingin melakukan aktivitas ekspor impor, maka tidak perlu lagi menukarkan uang ke dolar AS. Sehingga kebutuhan dolar AS di pasar akan berkurang.

“Biaya transaksi yang lebih rendah karena tidak perlu atau dalam hal ini pedagang tidak perlu mengubah mata uang menjadi dolar AS,” terang Sri Mulyani.

“Ini juga dapat menciptakan jaring pengaman keuangan untuk transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan akibat goncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan,” sambungnya.

Saat ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, seluruh negara ASEAN sepakat untuk melakukan kerja sama transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal.

Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal tersebut kerap disebut sebagai skema local currency transaction (LCT). Alias transaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

Perry menjelaskan, pengurangan penggunaan dolar AS pada sistem pembayaran yang terintegrasi akan mengurangi risiko global terhadap negara kawasan. Hal ini sejalan dengan kesepakatan bersama dalam mempercepat transformasi dan partisipasi ekonomi digital inklusif (digital economy).

“ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan, di antara lain dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN,” ujarnya dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia.

Kerja sama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal.

Komentar