JurnalPatroliNews | Jakarta — Stafsus Mensesneg Disoraki mahasiswa Universitas Trisakti saat menemui massa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di depan BSI Tower, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Kedatangan Binbin Firman Tresnadi di tengah aksi tersebut diwarnai sorakan setelah mahasiswa mempertanyakan janji sebelumnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Binbin menemui perwakilan mahasiswa dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trisakti untuk berdiskusi selama kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka rangkum dalam tiga tuntutan rakyat atau Tritura.
Tuntutan tersebut mencakup pemulihan sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; pemberantasan inkompetensi serta rangkap jabatan pejabat publik; dan penegakan supremasi sipil.
Setelah berdiskusi, Binbin naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan respons terhadap aspirasi mahasiswa. Namun, pernyataannya disambut sorakan dan teriakan dari massa aksi.
Mahasiswa Pertanyakan Janji Sebelumnya
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Deni Wibowo, kemudian mengambil alih mikrofon dan mengingatkan rekan-rekannya agar tidak langsung mempercayai janji yang disampaikan Binbin.
Deni menyebut, sekitar dua minggu sebelumnya, Binbin pernah berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila persoalan karhutla tidak selesai dalam waktu tiga hari.
Menurut Deni, janji tersebut belum terealisasi karena Binbin masih menjabat ketika kembali menemui mahasiswa pada Kamis (29/10/2026).
“Teman-teman, jangan langsung percaya dengan janji bapak ini (Binbin). Dua minggu lalu, beliau berjanji akan mundur dari jabatannya jika masalah karhutla tidak selesai dalam waktu tiga hari. Namun, nyatanya hari ini bapak ini masih menjabat,” ujar Deni.
Pernyataan tersebut disambut sorakan mahasiswa. Mereka mempertanyakan tindak lanjut janji sebelumnya dan meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam menangani dampak karhutla.
Kritik mahasiswa itu menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi. Mereka menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup direspons melalui pernyataan, tetapi membutuhkan tindakan nyata, terutama untuk membantu warga yang terdampak kabut asap.
Mahasiswa Minta Pengobatan Gratis bagi Warga Terdampak ISPA
Selain menyoroti persoalan penanganan karhutla, mahasiswa mendesak pemerintah memberikan perhatian terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Perwakilan mahasiswa menyebut terdapat warga di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Papua, yang mengalami sesak napas. Mereka meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pengobatan tanpa terbebani biaya.
“Di sana banyak sekali yang sudah sesak napas, hampir mati mereka menghirup asap, tapi enggak ada yang peduli. Saya minta ada perhatian pemerintah supaya mereka bisa berobat gratis,” kata seorang perwakilan mahasiswa.
Tuntutan itu berkaitan dengan risiko kesehatan akibat pencemaran udara selama kejadian karhutla. Salah satu persoalan yang disoroti adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yang dapat membutuhkan pemeriksaan dan penanganan medis sesuai kondisi pasien.
Dalam merespons tuntutan tersebut, Binbin menyatakan akan mendorong agar warga terdampak ISPA, termasuk di sejumlah wilayah yang disebut mahasiswa, dapat memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit.
Ia juga menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait. Namun, janji tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kejelasan mekanisme, cakupan penerima manfaat, dan pelaksanaan layanan kesehatan di lapangan.
Kinerja Menteri Kehutanan Ikut Dipersoalkan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Mahasiswa menilai penanganan persoalan karhutla perlu disertai evaluasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kawasan hutan dan upaya perlindungan lingkungan.
Tuntutan evaluasi tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada Binbin untuk diteruskan kepada pimpinan pemerintahan.
Sejumlah laporan media pada hari yang sama menyebut Binbin berjanji menyampaikan aspirasi mengenai evaluasi dan rekomendasi pergantian pejabat terkait kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Janji untuk meneruskan tuntutan itu tidak berarti keputusan pergantian pejabat telah ditetapkan.
Mahasiswa berharap pemerintah memberikan tindak lanjut yang jelas atas setiap tuntutan, termasuk persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Tiga Tuntutan Rakyat yang Dibawa Mahasiswa
Aksi mahasiswa Universitas Trisakti tersebut mengusung Tritura yang berisi tiga tuntutan utama.
Pertama, pemulihan nasional. Mahasiswa menuntut pemulihan menyeluruh di sektor ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dalam aspek ekologi dan kesehatan, penanganan karhutla serta perlindungan warga dari dampak kabut asap menjadi perhatian khusus.
Kedua, pemberantasan inkompetensi dan rangkap jabatan. Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi pejabat publik yang dinilai tidak memenuhi tuntutan kinerja serta menghapus rangkap jabatan yang mereka persoalkan.
Ketiga, penegakan supremasi sipil. Mahasiswa menekankan pentingnya supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Ketiga tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Melalui aksi tersebut, mahasiswa meminta agar aspirasi publik tidak berhenti pada dialog, tetapi diikuti tindak lanjut yang dapat dipantau.
Binbin Berjanji Meneruskan Aspirasi
Kehadiran Binbin di tengah massa aksi menjadi kesempatan bagi mahasiswa menyampaikan langsung tuntutan kepada perwakilan pemerintah.
Dalam dialog itu, Binbin merespons sejumlah aspirasi dan menyatakan akan meneruskannya kepada pimpinan terkait. Ia juga menyinggung kebutuhan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak ISPA akibat karhutla.
Namun, tanggapan tersebut tidak langsung meredakan kritik mahasiswa. Mereka tetap mempertanyakan janji sebelumnya, khususnya mengenai tenggat tiga hari untuk penyelesaian persoalan karhutla dan komitmen pengunduran diri yang disebut pernah disampaikan Binbin.
Perbedaan antara tuntutan mahasiswa dan jawaban perwakilan pemerintah menunjukkan bahwa publik mengharapkan kepastian mengenai langkah tindak lanjut, bukan hanya pernyataan saat aksi berlangsung.
Dalam konteks itu, perkembangan penanganan karhutla, akses layanan kesehatan bagi warga terdampak, serta respons atas tuntutan evaluasi pejabat menjadi hal yang perlu dipantau lebih lanjut.
Aksi Berakhir Setelah Tuntutan Disampaikan
Mahasiswa Trisakti menyampaikan seluruh tuntutan mereka di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung hingga malam hari sebelum massa membubarkan diri.
Menurut laporan media di lokasi, massa membacakan Tritura, menyalakan suar, dan menggelar doa bersama agar persoalan karhutla segera berakhir. Setelah kegiatan selesai, arus lalu lintas di sekitar lokasi kembali dibuka.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan janji pejabat.
JurnalPatroliNews membuka ruang bagi Binbin Firman Tresnadi, Kementerian Sekretariat Negara, kementerian terkait, serta pihak lainnya untuk memberikan klarifikasi mengenai tindak lanjut tuntutan mahasiswa dan komitmen penanganan karhutla.
Perkembangan mengenai layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak, penanganan karhutla, dan evaluasi pejabat terkait perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui hasil konkret dari aspirasi yang telah disampaikan.
Komentar