JurnalPatroliNews | Karimun – Pemusnahan pakaian bekas di PLTU menjadi metode yang diterapkan Kejaksaan Negeri Karimun melalui kerja sama dengan PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kepulauan Riau. Sebanyak 1.730 bal pakaian bekas hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dimusnahkan menggunakan fasilitas boiler PLTU Tanjungbalai Karimun, Rabu (18/11/2026).
Langkah tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus memanfaatkan fasilitas pembangkit listrik untuk mendukung proses pemusnahan barang rampasan negara.
Pelaksanaan pemusnahan dilakukan melalui kolaborasi Badan Pemulihan Aset dan Kejaksaan Negeri Karimun bersama PT PLN Indonesia Power UBP Kepulauan Riau, melalui Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyaksikan langsung proses tersebut. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, para asisten di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta jajaran instansi terkait.
Kerja sama ini menjadi pendekatan berbeda dalam pelaksanaan eksekusi barang rampasan. Sebanyak 1.730 bal pakaian bekas yang telah memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan dimusnahkan dengan memanfaatkan boiler mesin PLTU.
Manajer UBP Kepulauan Riau, Herowico Thama Nurahman, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Selain membantu Kejaksaan melaksanakan pemusnahan barang rampasan, pakaian bekas tersebut juga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar tambahan dalam boiler pembangkit.
“Ini juga dapat menjadi tambahan bahan bakar boiler kami. Jadi, kerja sama ini saya nilai sangat baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” jelas Herowico.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas PLTU dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara institusi penegak hukum dan perusahaan penyedia energi. Kerja sama itu sekaligus membuka alternatif pemusnahan barang rampasan dalam jumlah besar.
Pemusnahan Barang Rampasan untuk Mencegah Peredaran Kembali
Kejaksaan RI menegaskan bahwa pemusnahan barang rampasan merupakan bagian dari penyelesaian proses penegakan hukum. Barang bukti yang telah diputuskan melalui proses peradilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap harus dieksekusi sesuai ketentuan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan barang hasil tindak pidana tidak kembali disalahgunakan atau beredar di tengah masyarakat.
Dalam konteks ini, pemusnahan pakaian bekas di PLTU Karimun menjadi pelaksanaan perdana melalui kolaborasi Kejaksaan Negeri Karimun dengan Unit Pembangkitan PLTU Tanjungbalai Karimun.
Metode tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian eksekusi barang rampasan yang lebih efisien, akuntabel, dan dapat diterapkan di satuan kerja Kejaksaan lainnya.
Meski demikian, penerapan metode serupa tetap membutuhkan perhatian terhadap aspek teknis dan lingkungan. Karakteristik material yang dibakar, standar operasional boiler, pengendalian emisi, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup harus menjadi bagian dari evaluasi.
Aspek tersebut penting agar pemanfaatan fasilitas pembangkit untuk pemusnahan barang rampasan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan tetap memenuhi standar keselamatan operasional.
Apabila memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, pola kolaborasi antara Kejaksaan dan PLN Indonesia Power ini berpotensi dikembangkan sebagai model pemusnahan barang rampasan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sinergi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak berhenti pada putusan pengadilan. Eksekusi barang rampasan juga membutuhkan tata kelola yang transparan, efisien, serta memastikan barang hasil tindak pidana tidak kembali masuk ke peredaran masyarakat.















Komentar