JurnalPatroliNews | Karawang – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mengambil peran lebih besar dalam menguasai rantai pasok beras nasional.
Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah penyerapan hasil panen petani, tetapi juga terlibat dalam pengeringan, penggilingan, pengolahan, hingga pemasaran produk pangan.
Dorongan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Rapat Umum Nasional Koperasi Beras Indonesia Tahun 2026 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ferry, peningkatan produksi beras nasional harus diikuti penguatan infrastruktur pascapanen dan pascaproduksi. Pasalnya, persoalan sektor pertanian tidak berhenti pada keberhasilan petani menghasilkan gabah, tetapi juga menyangkut kemampuan menyerap, menyimpan, mengolah, dan memasarkan hasil panen secara optimal.
Ia menyoroti proyeksi produksi beras nasional pada 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 33 juta ton. Namun, di sejumlah sentra produksi masih terdapat kendala berupa keterbatasan mesin pengering atau dryer, fasilitas penyimpanan, serta akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha pertanian.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan punya fungsi untuk nyerap, menampung hasil produk masyarakat. Apa pun hasil produk masyarakat itu, apalagi tanaman pangan,” ujar Ferry.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Wakil Bupati Karawang Maslani, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga.
Koperasi didorong menjadi offtaker hasil panen petani
Ferry menjelaskan, koperasi perlu dipersiapkan secara bertahap menjadi offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi masyarakat.
Peran tersebut tidak hanya mencakup gabah dan beras, tetapi juga dapat diperluas ke komoditas hortikultura maupun perikanan. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, produsen pangan, pengolah hasil pertanian, dan pasar.
Karawang yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi beras nasional dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem tersebut.
Ferry menyebut, daerah itu memiliki banyak unit penggilingan padi atau rice milling unit (RMU). Namun, keberadaan mesin pengering di dekat area persawahan masih perlu diperkuat agar penanganan gabah setelah panen lebih efektif.
Keterbatasan fasilitas pengeringan dapat menjadi kendala ketika hasil panen melimpah. Karena itu, penguatan sarana pascapanen dinilai penting untuk menjaga kualitas gabah dan memperbaiki posisi tawar petani ketika menjual hasil produksinya.
Penggilingan padi mangkrak akan diinventarisasi
Sebagai langkah konkret, Menkop mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) melakukan inventarisasi unit penggilingan padi yang masih memiliki mesin layak pakai, tetapi tidak lagi beroperasi secara optimal.
Fasilitas tersebut berpeluang dibeli dan dikelola melalui koperasi beras di Karawang. Selanjutnya, unit penggilingan dapat diintegrasikan dengan jaringan KDKMP untuk membangun ekosistem usaha pangan yang saling terhubung.
Ferry menilai langkah tersebut dapat menjadi alternatif memperkuat kapasitas pengolahan hasil panen tanpa harus selalu membangun fasilitas baru dari awal.
“Inventarisir penggilingan rice milling unit yang mesinnya masih bagus kemudian mangkrak, itu bisa kita beli melalui koperasi beras yang ada di Karawang, kemudian dimiliki oleh koperasi dan koperasi itu membangun ekosistem dengan KDKMP yang ada di Kabupaten Karawang,” katanya.
Melalui pola tersebut, koperasi diharapkan memiliki kendali lebih besar terhadap proses penyerapan gabah, pengeringan, penggilingan, hingga distribusi beras ke pasar.
Koperasi harus menciptakan nilai tambah bagi petani
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menegaskan bahwa penguatan koperasi harus berorientasi pada peningkatan penguasaan petani terhadap rantai nilai pangan.
Menurut Panel, selama ini sebagian besar petani masih berkonsentrasi pada kegiatan produksi. Padahal, peluang peningkatan pendapatan juga terbuka melalui kegiatan pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, dan perluasan akses pasar.
“Selama ini sebagian besar petani berhenti pada produksi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana koperasi mengambil peran yang lebih besar pada pengolahan, perdagangan, pembangunan merek, hingga akses pasar. Di situlah nilai tambah tercipta, dan di situlah kesejahteraan petani dapat tumbuh lebih cepat,” ujar Panel.
Ia menilai keberhasilan koperasi ke depan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah anggota atau besarnya volume produksi. Koperasi juga harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat posisi tawar petani, serta memastikan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pangan kembali kepada masyarakat produsen.
Dengan penguasaan rantai usaha yang lebih luas, koperasi berpeluang mengurangi ketergantungan petani terhadap mata rantai perdagangan yang terlalu panjang.
Parade Beras Nusantara perkuat konsolidasi koperasi
Rangkaian Rapat Umum Nasional Koperasi Beras Indonesia Tahun 2026 juga diisi dengan Parade Beras Nusantara yang menampilkan berbagai varietas beras dari sejumlah daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi gerakan koperasi beras nasional, peneguhan Deklarasi Koperasi Beras Indonesia, penguatan jejaring usaha, serta pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah, BUMN, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Parade Beras Nusantara ditandai dengan penyatuan berbagai varietas beras ke dalam Gerabah Nusantara. Simbol tersebut menggambarkan berhimpunnya kekuatan petani, koperasi, dan potensi pangan dari berbagai wilayah Indonesia.
Panel menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan tidak dapat berhenti pada peningkatan produksi. Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan penguasaan rantai nilai menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan sektor pangan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan sektor pangan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi petani sehingga nilai tambah yang tercipta dari sektor pangan semakin kembali kepada mereka yang memproduksinya,” ucap Panel.
Penguatan koperasi dalam rantai pasok beras kini menjadi salah satu agenda penting untuk memperbesar peran petani dalam perekonomian pangan nasional. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kesiapan fasilitas pascapanen, kemampuan pengelolaan usaha, akses pembiayaan, serta kepastian pasar bagi hasil produksi petani.















Komentar