JurnalPatroliNews | Lombok Barat – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Melalui jaringan koperasi yang tengah dikembangkan secara nasional, produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga mancanegara.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah saat melakukan kunjungan kerja ke sentra UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (27/6/2026).
Dalam kunjungannya, Farida meninjau langsung proses produksi sekaligus berdialog dengan para pelaku usaha mengenai strategi memperkuat daya saing UMKM melalui ekosistem KDKMP.
Menurutnya, keberadaan KDKMP tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, koperasi desa harus mampu menjadi pusat distribusi sekaligus etalase modern bagi berbagai produk unggulan daerah.
“Kita ingin produk-produk UMKM seperti Sasak Maiq tidak hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung atau wisatawan, tetapi juga memiliki akses pemasaran melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih di NTB hingga tingkat nasional,” ujar Farida.
KDKMP Jadi Pusat Distribusi Produk Lokal
Farida menjelaskan, pemerintah merancang KDKMP dengan dua fungsi utama yang saling mendukung.
Pertama, koperasi akan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa seperti beras, minyak goreng, pupuk, dan komoditas lainnya dengan harga yang lebih terjangkau karena memangkas rantai distribusi.
Kedua, KDKMP diproyeksikan menjadi agregator yang menghimpun berbagai produk lokal agar memiliki skala ekonomi lebih besar sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.
Melalui sistem tersebut, produk UMKM tidak lagi dipasarkan secara individual, tetapi terintegrasi dalam jaringan koperasi sehingga memiliki peluang lebih besar memasuki pasar regional maupun nasional.
LPDB Siapkan Pembiayaan Bunga Ringan
Selain memperluas akses pasar, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.
Farida mengatakan, UMKM yang menjadi anggota koperasi dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga relatif rendah, yakni sekitar 6 persen per tahun, guna meningkatkan kapasitas usaha.
Pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal kerja, membeli peralatan produksi, maupun memperluas usaha.
“Ketika bergabung dalam koperasi, pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses pembiayaan murah, tetapi juga mendapatkan ruang kolaborasi dan pertukaran informasi pasar antaranggota,” jelasnya.
Dorong Penggunaan Bahan Baku Lokal
Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga bahan baku impor, Wamenkop mengingatkan pentingnya memperkuat penggunaan sumber daya lokal sebagai fondasi keberlanjutan usaha.
Menurutnya, UMKM yang mengandalkan bahan baku dalam negeri terbukti lebih tangguh menghadapi berbagai gejolak ekonomi dibandingkan usaha yang masih bergantung pada produk impor.
Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional, khususnya di sektor pangan.
“Presiden Prabowo terus mendorong terciptanya swasembada pangan. Karena itu, kita harus memaksimalkan potensi yang dimiliki di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan pembatasan impor juga menjadi bentuk perlindungan terhadap produk UMKM nasional,” tegas Farida.
Bidik Pasar Ekspor
Tak hanya berorientasi pada pasar domestik, Farida juga mengajak pelaku UMKM di Lombok mulai mempersiapkan diri memasuki pasar internasional.
Ia mencontohkan sejumlah koperasi di daerah lain yang telah berhasil mengekspor produk makanan olahan ke Malaysia dan Singapura melalui pendampingan pemerintah.
Karena itu, Kementerian Koperasi akan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan, untuk memperluas akses promosi sekaligus membuka peluang ekspor bagi produk-produk unggulan daerah.
“Kami ingin UMKM Lombok tidak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Produk-produk berkualitas harus memperoleh ruang yang lebih luas agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola koperasi untuk memperkuat implementasi KDKMP sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus rumah besar bagi pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat.
Komentar