JurnalPatroliNews | Jakarta – Kejaksaan Agung terus memperdalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Kali ini, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi yang berasal dari perusahaan energi berbasis Singapura, Foster Oil & Energy Pte. Ltd.
Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Jumat (20/11/2026), sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan alat bukti dalam perkara dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.
Saksi berinisial PJCM hadir memenuhi panggilan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS untuk memberikan keterangan terkait perkara yang tengah ditangani.
Keterlibatan saksi dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik dalam mengumpulkan informasi dan memperkuat pembuktian perkara. Namun, materi maupun substansi keterangan yang disampaikan saksi belum diungkapkan secara terperinci oleh pihak Kejaksaan Agung.
Pemeriksaan ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan masih berjalan melalui penelusuran berbagai keterangan yang dinilai relevan dengan perkara kerja sama pengelolaan sektor minyak dan gas bumi tersebut.
Sebagaimana diketahui, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan KSO bersama PT Pertamina EP yang dimulai pada 2009.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penyidik juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tidak bersalah terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara.
Dengan pemeriksaan saksi tersebut, penyidik diharapkan dapat melengkapi konstruksi pembuktian dan pemberkasan perkara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
JurnalPatroliNews – Pengusutan perkara tata kelola migas Kota Bekasi ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan badan usaha milik daerah, khususnya dalam kerja sama bisnis di sektor energi.















Komentar