Praktek Korupsi di Proyek Infrastruktur Jalan, Sejak Proyek Jalan Raya Pos di Jaman Daendels Sampai Jalan Tol di Era Jokowi

Pejabat yang watu itu terlibat kasus korupsi ini adalah mantan Menkominfo Johnny G. Plate (dari Nasdem) dan Anang Achmad Latif (Dirut BAKTI, perusahaan milik Happy Hapsoro, suami Puan Maharani), mereka terbukti memanipulasi proyek untuk keuntungan pribadi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 triliun lebih. Luar biasa rakusnya.

Kembali ke jaman Daendels. Tadi disebutkan ada konsekuensi dari mengejar target penuntasan proyek Jalan Raya Pos. Konsekuensi apa? Korupsi para bupati dan pengelabuan sejarah dengan bilang penerapan sistem kerja paksa, mereka dipaksa kerja tanpa dibayar.

Padahal menurut catatan sejarah, rupanya Daendels sudah menganggarkan pembayaran upah buruh, tapi prakteknya diselewengkan dananya oleh para bupati lokalan itu.

Ya korupsi dan “post-truth”. Dalam “mega proyek” yang melibatkan banyak bupati (penguasa daerah) dan mesti selesai dalam 3 sampai 4 tahun ternyatalah banyak “kebocoran” dana di sana-sini. Kisah yang disampaikan Prof.Dr. Djoko Marihandono dari Universitas Indonesia patut kita simak, semua tertulis dalam disertasi doktoralnya.

Di laman Wikipedia-pun dikutipkan cerita, pembangunan Jalan Raya Pos pertama dimulai dari Buitenzorg ke Karangsambung berdasarkan perintah Daendels pada 5 Mei 1808. Jalur ini direncanakan melalui Cisarua, Cianjur, Rajamandala, Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang.

Secara teknis, jalur tersebut harus dibuat selebar 2 rijnlandse roeden (~7.5 meter) dan didirikan tiang di setiap 400 rijnlandse roeden (~1.5 kilometer) untuk menunjukkan jarak dan menandai batas distrik.

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar 30.000 ringgit perak untuk membangun jalur ini, sementara para pekerjanya disediakan oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicolaus Engelhard sebanyak 1.100 orang. Proyek ini dipimpin oleh Kolonel Zeni Balthazar Friedrich Wilhelm van Lützow dengan bantuan dari Komisi Negara dan dua insinyur militer.

Van Lützow kemudian menyerahkan tanggung jawab sebagian pengerjaan, yaitu jalur Cisarua-Cianjur dan Parakan Muncang-Karangsambung, kepada dua insinyurnya. Masing-masing insinyur dibantu oleh dua bintara yang dipilihnya. Daendels juga menetapkan jumlah pekerja dan upah yang berbeda untuk membangun jalan ini, mengingat kondisi medan yang berat yang dihadapi oleh para pekerja.

Penetapan jumlah pekerja dan upah untuk jalur pertama dari Cisarua ke Cianjur, jumlah pekerja 400 orang, upahnya 10 ringgit per orang. Lalu dari Cianjur ke Rajamandala jumleh pekerjanya 150 orang, upahnya 4 ringgit perak per orang. Disambung dari Rajamandala sampai Bandung, pekerjanya 200 orang, upahnya 6 ringgit perak per orang.