Praktek Korupsi di Proyek Infrastruktur Jalan, Sejak Proyek Jalan Raya Pos di Jaman Daendels Sampai Jalan Tol di Era Jokowi

Lalu dari Bandung ke Parakanmuncang, pekerjanya 50 orang dengan upah 1 ringgit perak per orang. Dari Parakanmuncang sampai ke Sumedang jumlah pekerjanya 150 orang dengan upah 5 ringgit perak per orang. Dari Sumedang sampai ke Karangsambung jumlah pekerjanya 150 orang dengan upah 4 ringgit perak per orang.

Catatan sejarah pun mengungkapkan, bahwa pada 28 Maret 1809, para pekerja dari Batavia dan Preanger yang membangun jalan antara Cianjur-Sumedang diberi bantuan berupa 1.5 pon beras setiap hari dan 5 pon garam setiap bulan hingga jalan selesai dibangun. Sehari setelahnya, para pekerja juga diberi kapak dan peralatan lainnya.

Kemudian, para pekerja yang didatangkan dari Cirebon dan daerah vorstenlanden yang membangun jalan di Sumedang akan diberi upah dua ringgit perak setiap bulan ditambah tiga gantang beras, sementara para mandor akan diberi upah tiga ringgit perak setiap bulan.

Bantuan-bantuan ini merupakan kebijakan pemerintah atas beratnya medan yang harus ditembus, khususnya dalam pembuatan jembatan di jalur Cianjur ke Bandung dan pemotongan lereng gunung di jalur Parakan Muncang ke Sumedang.

Pada Juli 1808, sehubungan dengan kosongnya kas pemerintah, Daendels bertemu dengan 38 bupati untuk memerintahkan membantu pembangunan jalan dari Cirebon ke Surabaya dengan menggunakan sistem kerja wajib (heerendiensten). Dengan jalan raya yang sisanya dikerjakan oleh para bupati, Daendels tidak perlu membuat laporan rinci untuk jalan-jalan tersebut.

Sistem kerja wajib (heerendiensten) bermetamorfosa jadi “kerja paksa”, anggaran upah yang tadinya dirancang Daendels diganyang (dikorupsi) para bupati itu. Kerja wajib jadi kerja paksa tanpa bayaran sama sekali.

Itu sekelumit kisah kejam akibat korupsi di jaman dulu. Daendels kita yakin bukannya tidak tahu, ia sadar sepenuhnya ada praktek penyelewengan anggaran. Tapi ia pun sedang dikejar target untuk menuntaskan proyek pembangunan Jalan Raya Pos agar bisa selesai tepat waktu.

Dan untuk dapat selesai tepat waktu ia butuh “dukungan” para bupati korup tersebut. Dilematis memang, tapi figur Daendels yang dikenal juga sebagai figur yang keras, disiplin dan sangat anti-korupsi itu juga sedang dikejar target Proyek Strategis Nasional jaman itu. Kita tahu Daendels bekerja dibawah pemerintahan pusat di Perancis, Penguasa Belanda waktu itu adalah Louis Bonaparte (adik dari Napoleon Bonaparte).

Sejak jaman di sekolah dasar dulu kita sering dicekoki cerita tentang kerja paksa ala Daendels, tapi sekarang kenyataan sejarah menyatakan kisah yang lain. Membaca cerita sejarah memang mesti kritis.