Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Keberlanjutan
Pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan SDA juga disampaikan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, Maikel Primus Peuki. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat adat telah menyebabkan konflik dan memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di Papua, yang kini menjadi target perluasan izin tambang dan perkebunan sawit.
“Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal akan menimbulkan konflik dan mengancam keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Peuki juga menyoroti alih fungsi lahan yang sering kali dilakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait hak ulayat yang sering kali diabaikan.
Rekomendasi BPIP untuk Presiden Terpilih
Menanggapi persoalan ini, BPIP berencana menyusun rekomendasi bagi Presiden terpilih. Anggota Dewan Pengarah BPIP, Prof. Dr. M. Amin Abdullah, menegaskan bahwa Prabowo diharapkan bisa menjadi sosok yang memimpin penanganan masalah SDA dengan tegas, mengingat latar belakangnya sebagai patriot.
“Kita akan membawa rekomendasi ini kepada Presiden terpilih. Saya yakin, darah patriotik Pak Prabowo masih terjaga untuk mengurai persoalan ini,” tuturnya.
BPIP juga berencana mendorong adanya undang-undang yang mengatur etika para pengambil kebijakan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta membentuk badan atau komisi yang khusus menangani perlindungan ekosistem lingkungan hidup.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan SDA Indonesia dapat dikelola lebih adil dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai sesuai amanat konstitusi.
Komentar