“Pendapatan negara terus dioptimalisasi, dengan menjaga implementasi reformasi perpajakan, menjaga iklim investasi walau di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Pemerintah perlu meningkatkan kinerja perpajakan dengan lebih adil dan sustainable. Lalu insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong supaya meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.”
“Paska skandal beberapa oknum perpajakan dan bea-cukai yang sempat bikin heboh itu, maka kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target perencanaan pembangunan.”
Beberapa indikasi perencanaan lainnya yang diperoleh adalah: angka penurunan kemiskinan 6,5 – 7,5%, rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.
“Memang terjadinya eskalasi tensi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global, dampaknya tentu pada arus investasi dan perdagangan internasional. Namun demikian secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia sinyalnya tetap ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Karena itu kita tetap optimis, walau harus tetap waspada,” pungkas Andre Vincent Wenas menutup keterangannya.
Komentar