Dengan dibentuknya Danantara maka deviden BUMN terkumpul di Badan Pengelola Investasi (BPI) ini. Maka kewajiban pembayaran utangnya juga otomatis di bawah kendali BPI ini, bukan oleh APBN. Maka entitas pengelola “Sovereign Wealth Fund” ini posisinya menjadi strategis dan imperatif dalam membawa Indonesia ke era keemasannya (Indonesia Emas 2045). Pengelolaan BPI ini mesti transparan, professional dan akuntabel.
Bicara soal moda transportasi lain yang lebih ekonomis sebetulnya ada moda yang lebih murah yaitu Autonomous Rapid Transit (ART). Maka setiap pemda perlu untuk mempertimbangkan moda yang tidak menggunakan rel, tetapi magnet tersebut. Moda yang memiliki 1 hingga 3 gerbong itu memiliki nilai investasi yang lebih murah. Para kepala daerah seyogianya mulai berpikir ke arah ini, ketimbang terjebak dalam kepentingan politik lima tahunan.
Kepala Daerah hendaknya juga aktif dalam mencari solusi kemacetan dan membangun inter-konektivitas di daerahnya. Menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kota-kota seperti Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Medan yang terindikasi mulai menghadapi persoalan kemacetan. Jangan sampai keadaannya sudah separah Jakarta baru mulai berpikir. Pemimpin memang harus visioner (mampu melihat jauh ke depan, tembus jaman) dan punya nyali untuk mengeksekusi kebijakan yang pada masa sekarang terlihat tidak popular tapi harus dilakukan demi masa depan.
Maka Kepala Daerah seyogianya mengelola APBD dengan cerdas serta jujur. Untuk membangun moda transportasi publik kalau perlu dengan gotong-royong bersama pemerintah pusat (lewat APBN) dengan pola berbagi beban. Bisa 50 : 50, APBD 50 persen dan APBN 50 persen misalnya. Dan berbagai pola kerja sama lain yang mungkin dikembangkan bersama pihak swasta.
Karena kalau tidak ada pola sinergi seperti ini, dalam kurun 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang, semua kota akan macet. Mari pikirkan opsi mengenai transportasi massal dan sinergi antar daerah atau daerah dengan pusat. Master plan transportasi massal nasional harus disiapkan.
