Ketujuh, audit menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas (dan hanya apabila ini strategi terbaik) membuka peluang Initial Public Offering (IPO) atau pengelolaan swasta untuk profitabilitas dan kontribusi positif terhadap APBN. Kedelapan, batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai memberatkan masyarakat.
Kesembilan, adili pembunuh Affan seberat-beratnya. Negara harus menanggung biaya hidup keluarga dari pahlawan kami yang telah gugur. Lengserkan Kapolri yang gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. Kesepuluh, berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa, seluruh guru di Indonesia. Kesebelas, reformasi kinerja kepolisian yang professional, berpihak dan berempati terhadap rakyat bukan membela kepentingan penguasa. Keduabelas, perketat syarat menjadi anggota DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap memiliki peran penting dalam system demokrasi Indonesia, namun diperlukan pembaruan menyeluruh agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan kredibel. Beberapa ketentuan yang diusulkan untuk menjadi syarat masuk DPR antara lain:
- Pendidikan minimum strata 1 (S1) atau setara, guna memastikan kualitas intelektual dan kemampuan Analisa anggota legislatif.
- Kemampuan bahasa asing yang terukur, dengan standar skor TOEFL minimal 500, mengingat anggota DPR juga mewakili rakyat di ranah internasional. Selain itu, anggota DPR harus memiliki kemampuan berbicara di depan publik dengan baik dan cerdas.
- Kesesuaian latar belakang dengan bidang komisi, sehingga anggota yang duduk di suatu komisi benar-benar memahami sektor yang diwakilinya.
- Tes kapabilitas oleh partai politik layaknya PNS atau pegawai BUMN, termasuk tes IQ (intelligence quotient), EQ (emotional quotient), AQ (adversity quotienti), dsb.
Sedangkan berikutnya menjadi 17+8 Tuntutan Rakyat, rumusanna dibagi menjadi dua bagian: Tuntutan Jangka Pendek & Tuntutan Jangka Panjang.
Tuntutan Jangka Pendek (17)
Kepada Presiden Prabowo: 1) Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2) Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat: 3) Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan). 4) Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5) Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Kepada Ketua Umum Partai Politik: 6) atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7) Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8) Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Kepada Kepolisian Republik Indonesia: 9) Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10) Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11) Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia): 12) Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13) Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14) Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Kepada Kementerian Sektor Ekonomi: 15) Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16) Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17) Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Jangka Panjang (8)
Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran: 1) Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
