Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif: 2) Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil: 3) Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: 4) DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis: 5) DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: 6) Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen: 7) DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan: 8) Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Begitu bunyi perkembangan tuntutannya sebagai resolusi demonstrasi rakyat yang telah memakan korban anak bangsanya sendiri. Yang mendasar adalah fungsi legislasi, yaitu untuk menyusun dan membentuk undang-undang bersama Presiden. Lalu fungsi anggaran, yaitu bersama pemerintah membahas anggaran dan kemudian menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lalu fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
Ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka perwakilan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik yang selama ini terbukti mampet tak tersalurkan. Sehingga perlu demo rakyat yang ibarat caustic-soda (sodium hydroxide, NaOH) yang berfungsi menjebol kemampetan itu.
Jakarta, Kamis 4 September 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
