JurnalPatroliNews – JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia didesak untuk lebih terbuka kepada publik terkait potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Pengamat politik Igor Dirgantara menilai eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mengganggu pasokan energi Indonesia, terutama akibat pembatasan jalur strategis di Selat Hormuz.
Menurut Igor, sejumlah kapal tanker yang mengangkut minyak mentah menuju Indonesia dilaporkan tertahan dan tidak dapat melintasi Selat Hormuz di beberapa titik. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada pasokan BBM dalam negeri.
“Ini artinya, Indonesia belum tentu bisa mendapatkan pasokan BBM dari negara tetangga dengan mudah,” ujar Igor kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (30/3/2026).
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) itu juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah, khususnya dari kawasan Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Ia menilai kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki keterbatasan dalam mencari alternatif pasokan, terlebih harus bersaing dengan negara-negara dengan daya beli lebih kuat seperti China, Jepang, dan Korea Selatan.
“Negara-negara tersebut memiliki posisi tawar yang lebih besar di pasar energi global,” jelasnya.
Karena itu, Igor mendorong pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk menyampaikan secara transparan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, termasuk skenario terburuk akibat dinamika global saat ini.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengimbau penghematan BBM, tetapi juga memperkuat langkah antisipatif seperti peningkatan cadangan energi strategis dan percepatan diversifikasi sumber energi.
“Sebaiknya Menteri Bahlil lebih transparan mengenai potensi risiko terburuk beserta langkah antisipasinya,” tegas Igor.
Lebih lanjut, Igor juga menyinggung pentingnya akurasi informasi yang disampaikan pemerintah kepada publik, merujuk pada pengalaman sebelumnya saat laporan terkait kondisi kelistrikan pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan dan ketepatan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi krisis global yang penuh ketidakpastian.
