BPIP Dorong Pancasila Jadi Acuan Dalam Berpolitik

JurnalPatroliNews – Surabaya,- Jawa Timur – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diwakilkan oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo, menyerukan agar masyarakat menggunakan Pancasila jadi acuan dalam berpolitik, terlebih dalam menyambut tahun politik 2024. Hal itu dilakukan dalam Seminar “Gereja Berpolitik: Sudut Pandang Ajaran Gereja dan Nilai-Nilai Pancasila” yang diadakan oleh Centrum Ivan Merz Keuskupan Surabaya, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/06/2023).

Hadir dalam acara itu dan menjadi narasumber adalah Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif Charta Politik Indonesia), Eko Armada Riyanto (Guru Besar STFT Widya Sasana Malang) dan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP sendiri. Acara ini pun dihadiri oleh 500 orang peserta luring dan daring, yang terdiri dari umat Katolik dalam Keuskupan Surabaya, serta masyarakat sekitar Kota Surabaya dari lintas agama lain.

Yunarto memaparkan bagaimana situasi politik Indonesia di saat menjelang tahun politik 2024, dan bagaimana umat diharapkan menyikapi hal yang terjadi.

“Jangan terbawa suasana, jangan terbawa politik aktual. Pilihlah orang yang menurut anda sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang anda yakini. Bukan karena calon tersebut terlihat kuat, terlihat bagus, atau yang terlihat sangat patuh sama presiden sekarang, atau yang mengulang-ulang memuji presiden-presiden yang ada.”

“Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Magnis: pilihlah yang paling sedikit resikonya, pilihlah yang track recordnya lebih bersih. Anda jangan melanggar prinsip anda karena ada yang berkilauan,” tuturnya.

Eko Armada memaparkan bahwa politik bukanlah cuma sekedar ikut kontestasi politik.

“Gereja tidak bisa menjadi relawan salah satu partai politik ataupun calon, tetapi gereja harus mengambil secara konkrit bagian dalam tatanan hidup bersama, agar hidup bersama ini menjadi hidup yang adil dan sejahtera. Umat Katolik tidak boleh tinggal diam dan sibuk dengan koor, lagu, dan liturgi,” katanya.

Dia pun menambahkan lebih lanjut soal gereja yang harus ikut serta dalam tatanan hidup bersama tersebut.

“Politik itu juga berjiwa sosial, belalah kaum yang tersingkirkan tetapi bukan playing victim merasa bahwa kita karena beragama Katolik berarti minoritas. Perbaharui mental dan program layanan kategorial di gereja. Bukan hanya ribut soal liturgi, tapi bantu masyarakat yang membutuhkan dengan tindakan yang konkrit, akuntabel, dan meyakinkan,” tegasnya.

Benny sendiri membawakan paparan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pondasi oleh masyarakat dalam berpolitik.

Komentar