JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dalam hal transparansi ketenagakerjaan. Ia menyoroti sikap perusahaan yang enggan membuka informasi lowongan kerja serta menolak menyinkronkan data ketenagakerjaan mereka dengan pemerintah daerah.
Dalam keterangannya pada Selasa, 5 Agustus 2025, Dedi menilai bahwa sikap tertutup seperti ini dapat mencerminkan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat.
“Itu akan kita umumkan ke publik,” tegas Dedi, memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tak akan segan mempublikasikan nama-nama perusahaan yang tak mau bekerja sama.
Menurutnya, bukan hanya soal membuka peluang kerja bagi masyarakat, sejumlah perusahaan bahkan menolak ketika diminta menyambungkan data mereka ke sistem informasi milik Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“Jangankan membuka lowongan, ketika diminta integrasi data saja, banyak yang menolak. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan situasi ini terus berlanjut. Ia menyatakan bahwa langkah mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tak transparan merupakan bentuk tekanan agar pelaku usaha bersikap lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan ketenagakerjaan.
“Kalau ada perusahaan yang menyembunyikan data dan tidak mau terbuka, artinya perusahaan itu tidak jujur. Bisa jadi itu indikasi korupsi,” tandas Dedi.
