JurnalPatroliNews – Jakarta – Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza dinilai perlu dibarengi dengan perencanaan diplomasi yang matang. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta Kementerian Luar Negeri segera menyiapkan peta jalan yang terukur agar peran Indonesia di forum tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Menurut politisi yang akrab disapa Deng Ical itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang hanya diikuti sekitar 60 negara merupakan peluang strategis yang tidak boleh disia-siakan tanpa arah kebijakan yang jelas.
“Karena posisinya strategis, pemerintah harus tahu ke mana arah diplomasi ini akan dibawa. Apa tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin muncul bagi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” ujar Syamsu Rizal di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menilai, tanpa perencanaan yang komprehensif, kehadiran Indonesia berpotensi berjalan tanpa dampak signifikan. Karena itu, ia mendorong Kemenlu untuk berkoordinasi dengan unsur pertahanan dalam memetakan peluang sekaligus konsekuensi dari keterlibatan Indonesia di forum tersebut.
Selain itu, Syamsu menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak muncul persepsi keliru mengenai sikap Indonesia dalam dinamika politik internasional, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.
Menanggapi keraguan sebagian pihak, legislator PKB ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia di Board of Peace tidak mengubah komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Justru sebaliknya, menurut dia, berada di dalam forum memberi ruang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian global.
“Komitmen Indonesia untuk Palestina tetap konsisten. Dengan berada di dalam forum, posisi tawar kita akan lebih kuat dibandingkan jika berada di luar,” katanya.
Syamsu juga memandang Board of Peace berpotensi berkembang menjadi salah satu forum internasional yang berpengaruh ke depan. Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu hadir dengan strategi yang solid, bukan sekadar memenuhi undangan.
“Ini bukan hanya soal diplomasi sesaat, tetapi tentang bagaimana Indonesia memperkuat posisinya dalam percaturan global. Kehadiran harus dibarengi dengan strategi yang jelas,” tutupnya.
