JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memberantas peredaran konten disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) di media sosial. Menurutnya, dunia digital di Indonesia masih dipenuhi konten bermuatan negatif yang dapat memicu konflik.
“Seperti yang sering saya sampaikan, ruang digital kita ini tidak sehat. Banyak provokasi, adu domba, perundungan, intimidasi, hingga penggiringan opini palsu. Solusinya jelas: harus ada pembatasan,” ujar Oleh kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).
Oleh mencontohkan kebijakan pemerintah Tiongkok yang mewajibkan warganya menggunakan identitas asli saat membuat akun media sosial. Menurutnya, Indonesia juga perlu menerapkan aturan serupa.
“Batasi akun-akun media sosial. Kalau di Tiongkok, setiap warga yang ingin punya akun harus jelas identitasnya, pakai ID resmi, KTP, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang ingin menggunakan akun lain, tetap harus ada pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan aturan yang melarang penggunaan akun anonim atau “second account” tanpa identitas yang jelas. “Kalau mau punya akun ganda, silakan. Tapi harus tetap pakai identitas resmi, alamat jelas, dan ada pemilik yang bisa dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Oleh menilai, penerapan Undang-Undang ITE akan sulit berjalan jika maraknya akun palsu tidak ditertibkan. “Jumlah akun palsu itu bukan cuma puluhan, tapi ribuan bahkan ratusan ribu. Banyak di antaranya yang dipakai untuk menyebarkan provokasi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyebut fenomena DFK berpotensi merusak kualitas demokrasi. Ia menilai, banyak aspirasi publik yang akhirnya terdistorsi karena digerakkan oleh narasi palsu.
“Disinformasi, fitnah, dan kebencian ini bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Suara masyarakat yang seharusnya murni bisa terbelokkan karena intervensi narasi DFK,” ujar Angga, Selasa (26/8).
Angga juga mengungkapkan bahwa Komdigi sudah berkoordinasi dengan sejumlah platform media sosial besar. “Saya sudah berbicara langsung dengan Head TikTok Asia Pasifik, Helena, agar mereka datang ke Jakarta untuk membahas masalah ini. Kami juga sudah berkomunikasi dengan TikTok Indonesia dan Meta Indonesia,” katanya.
