JurnalPatroliNews – JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur menyusul potensi dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan gas elpiji 12 kilogram.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi secara cermat.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur, utamanya memastikan tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan di pasar serta menjaga agar harga tetap sesuai dengan nilai keekonomian yang wajar,” ujar Sartono dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).
Ia juga mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi alternatif guna meredam dampak lanjutan dari kenaikan harga energi, baik BBM nonsubsidi maupun elpiji 12 kg.
Selain itu, Sartono menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan harga energi. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan ketersediaan pasokan, termasuk BBM dan elpiji subsidi, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
Menurutnya, komunikasi publik yang jelas menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas. Dengan penyampaian yang transparan, masyarakat diharapkan memahami bahwa kebijakan penyesuaian harga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas energi nasional.
“Komunikasi publik yang jelas sangat penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bukan sekadar kenaikan harga, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas energi nasional,” katanya.
Sartono meyakini dampak terhadap daya beli masyarakat dapat ditekan apabila langkah mitigasi dilakukan secara tepat. Ia optimistis kebijakan tersebut tidak akan berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas jika diiringi kebijakan pendukung yang efektif.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kunci menjaga daya beli tidak hanya terletak pada kebijakan harga, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dampaknya, terutama dengan memastikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengelola dampaknya secara efektif serta memastikan keberpihakan kepada masyarakat yang rentan,” ujarnya.
Meski demikian, Sartono menyatakan memahami langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga, mengingat BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg pada dasarnya ditujukan bagi kelompok masyarakat menengah ke atas.
Ia menambahkan, fluktuasi harga energi global juga menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan penetapan harga di dalam negeri.
