JurnalPatroliNews – Jakarta — Langkah progresif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membebaskan biaya transportasi umum bagi pekerja swasta bergaji maksimal Rp6,2 juta menuai pujian.
Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai kebijakan ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja yang selama ini menghadapi tekanan biaya hidup tinggi, terutama dari sisi transportasi.
“Ketika biaya transportasi bisa menghabiskan hampir sepertiga gaji, kebijakan Pak Pramono memberikan layanan transportasi umum gratis bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp6,2 juta merupakan langkah yang sangat tepat dan luar biasa,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Wujud Nyata Keberpihakan untuk Pekerja
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Melalui aturan tersebut, pekerja berpenghasilan maksimal Rp6.206.275 per bulan (setara 1,15 kali UMP DKI 2025) dapat menikmati layanan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans tanpa dikenakan biaya.
Pekerja hanya perlu memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sebagai identitas penerima manfaat.
Manfaat Ekonomi dan Sosial yang Nyata
Menurut Fahira, kebijakan ini bukan sekadar bentuk subsidi, melainkan strategi sosial ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan transportasi gratis, pekerja bisa menghemat 25 hingga 30 persen pendapatannya setiap bulan. Dana yang tadinya untuk ongkos bisa dialihkan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, atau tabungan,” jelas Fahira.
Mendorong Perubahan Budaya Mobilitas
Selain meringankan beban pekerja, kebijakan ini juga diharapkan membawa dampak positif terhadap lingkungan dan pola mobilitas warga Jakarta. Fahira menilai, semakin banyak warga yang beralih ke transportasi publik, maka kemacetan dan polusi udara akan berkurang secara signifikan.
“Transportasi publik Jakarta kini sudah menjangkau lebih dari 91 persen wilayah, namun pengguna aktifnya baru sekitar 20 persen. Dengan program ini, angka tersebut bisa meningkat ke 30 persen dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Fahira, merupakan langkah strategis menuju Jakarta yang lebih efisien, hijau, dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. “Ini bukan hanya kebijakan transportasi, tapi investasi sosial yang akan berdampak jangka panjang bagi kualitas hidup warga Jakarta,” pungkasnya.
