Gubernur Anies: Pemprov DKI Pastikan Tarif Angkutan Umum Tetap

JurnalPatroliNews – Jakarta,- Sebagai langkah antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengeluarkan rekomendasi, salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik Pemprov DKI Jakarta pun akan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut.

Harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.

“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan 62,1 untuk TJ dan 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” kata Gubernur Anies saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota, Jumat malam 9 September 2022.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.

Kemudian, Gubernur Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.

Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” ujar Gubernur Anies.

Dari rapat tersebut, berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan, diantaranya yaitu: Optimalisasi jaring pengaman sosial, meningkatkan kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga stok pangan, melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan, memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan, memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan, pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Komentar