JurnalPatroliNews – Jakarta, – Untuk meredam kekisruhan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu), Rivanlee Anandar, Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri yang masih menyuarakan hal itu.
“Kami menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode, seperti halnya Amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki Amandemen tersebut,” ujar Rivanlee, Sabtu (9/4/22).
Selain itu, Elite Partai Politik juga mesti berhenti menggulirkan wacana itu. Ia menilai, wacana tersebut tak perlu digulirkan kembali karena bersifat Inkonstitusional.
“Salah satu makna penting dari Constitutional Ethics yakni, adanya Rule Of Law. Konsep itu menghendaki adanya sistem yang diperuntukkan bagi semua, termasuk Pemerintah yang memiliki kewajiban tunduk pada Hukum yang sama,” paparnya.
Menurutnya, wacana ini telah menunjukan adanya Autocratic Legalism. Praktik ini sangat berbahaya dijalankan.
Komentar