JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan langkah strategis untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029.
Proyek ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp48,8 triliun, yang difokuskan pada penyelesaian infrastruktur utama untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Target Ibu Kota Politik pada 2028
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun ekosistem legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya.
“Presiden Prabowo menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Kami ditugasi menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor-kantor dan hunian bagi penyelenggara negara,” ujar Basuki usai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Kapan Presiden Prabowo Berkantor di IKN?
Menjawab pertanyaan terkait kapan Presiden akan mulai berkantor di IKN, Basuki menyatakan bahwa hal itu bergantung pada kesiapan seluruh infrastruktur pemerintahan.
“Beliau mengatakan, jika eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah lengkap, maka beliau pasti akan pindah ke sana,” jelasnya.
Proyek-Proyek Siap Diresmikan
Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga melaporkan kemajuan sejumlah proyek pembangunan yang telah siap diresmikan. Saat ini, terdapat enam proyek dengan nilai investasi total Rp6,9 triliun yang sudah memasuki tahap groundbreaking.
Basuki menyebutkan bahwa pihaknya telah mengundang Presiden untuk menghadiri peresmian proyek tersebut. “Kami sudah siap kapan saja beliau bersedia untuk meresmikan,” katanya.
Pembangunan IKN sebagai Pusat Politik Modern
Tahap kedua pembangunan IKN dirancang untuk menciptakan pusat pemerintahan modern yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan target 2028, pemerintah optimis menjadikan IKN Nusantara sebagai ibu kota politik yang siap mendukung kegiatan pemerintahan nasional sekaligus menjadi simbol kemajuan Indonesia.
Komentar