JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pusat kegiatan politik nasional pada tahun 2028.
Target ini mencakup penyelesaian pembangunan infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai ekosistem pemerintahan yang utuh.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Fokus Tahap Kedua: Penyelesaian Ekosistem Pemerintahan
“Pada tahap kedua, Presiden menetapkan target agar pada 2028, IKN Nusantara menjadi ibu kota politik. Kami diberi tugas menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk kantor-kantor serta hunian yang mendukungnya,” jelas Basuki.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dalam lima tahun ke depan. Anggaran ini akan digunakan untuk membuka akses menuju wilayah pembangunan (WP) 2, serta melanjutkan pemeliharaan infrastruktur yang telah rampung pada tahap pertama.
Kerja Sama Pemerintah dan Swasta
Proyek pembangunan juga akan melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun. Ini mencakup pembangunan 97 apartemen, 129 rumah tapak, enam proyek jalan, dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Selain itu, investasi swasta sebesar Rp6,49 triliun telah dialokasikan untuk pengembangan fasilitas seperti hotel, hunian, area ritel, dan perkantoran. Hingga kini, sembilan proyek groundbreaking dari sektor swasta telah dilakukan.
Kapan Presiden Berkantor di IKN?
Terkait rencana Presiden berkantor di IKN, Basuki menjelaskan bahwa Prabowo akan pindah jika infrastruktur utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, telah sepenuhnya terbangun.
“Presiden menyatakan komitmennya untuk pindah setelah semua fasilitas pemerintahan lengkap dan siap digunakan,” kata Basuki.
Fasilitas Pendukung Demokrasi
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pembangunan fasilitas utama seperti gedung DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan lembaga yudikatif merupakan prioritas. Ketika ketiga fungsi pemerintahan tersebut berdiri kokoh, IKN akan mampu menjalankan tugas-tugas politik baik secara harian maupun strategis.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah optimis menjadikan IKN Nusantara sebagai pusat politik modern yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan, efisiensi, dan kemajuan demokrasi.
Komentar