JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat dorongan untuk segera menyiapkan langkah responsif dalam menghadapi persoalan pertanahan yang muncul setelah banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera.
Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menekankan bahwa meski banjir pada akhirnya akan surut, dampak pada aspek pertanahan bisa menjadi beban baru bagi masyarakat jika tidak diantisipasi secara cepat, cermat, dan humanis.
“Bencana hari ini akan mereda dengan izin Allah, namun persoalan pertanahan yang ditinggalkan bisa menjadi masalah besar bila tidak ditangani segera dan dengan pendekatan manusiawi,” ungkap Aus dalam keterangan resmi, Minggu, 7 Desember 2025.
Ia meminta pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap tanah yang hilang atau berubah akibat bencana, menyusun pemetaan ulang kawasan, membantu masyarakat memulihkan dokumen pertanahan mereka, serta mendirikan posko pertanahan di lokasi bencana untuk pelayanan langsung.
Aus mengingatkan bahwa bagi masyarakat yang terdampak, tanah bukan sekadar bidang pada sertifikat atau peta, tetapi bagian dari sejarah hidup dan fondasi masa depan.
“Di balik reruntuhan, ada keluarga yang tak lagi tahu batas rumahnya, ada petani yang kehilangan jejak lahannya, dan ada masyarakat adat yang kehilangan hubungan dengan tanah leluhur yang dijaga turun-temurun,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut berharap pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang memberi kepastian dan harapan kepada warga yang masih berada dalam ketidakpastian pascabencana.
“Semoga setiap langkah yang diambil mampu mengembalikan rasa aman dan kepercayaan, bahwa tanah tempat mereka berpijak benar-benar milik mereka, dilindungi sepenuhnya oleh negara,” tutupnya.
