Ditemui usai acara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan. AP menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa membijaksanai aturan ketika terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan mengenai over dimensi kami akan memasang kode normalisasi pada bak kendaraan tersebut, artinya secara teknis kendaraan tersebut laik, tapi secara oprasional tidak boleh melaksanakan kegiatan karena over dimensi, dan dari sisi keselamatan ini sangat berbahaya, tegasnya. Dan kami sangat sependapat dengan ketua DPRD untuk mengkomunikasikan permaslahan ini ke tingkat yang lebih tinggi dan kami siap mengawal jika di butuhkan, imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut lembaga DPRD akan segera bersurat ke Kementrian Perhubungan RI dan dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk serta pihak terkait agar permasalahan ini dapat segera diatasi tanpa ada salah satu pihak yang merasa di rugikan.
(Bud)
Komentar