JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk mulai menyelidiki dugaan mark up dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri acara di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, Gedung Trinity Tower lantai 45, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Menurut Mahfud, dugaan pembengkakan biaya proyek strategis nasional tersebut telah lebih dulu disampaikan oleh sejumlah pakar sebelum dirinya ikut menyoroti. “Yang mengungkap itu Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan. Saya hanya mengulas kembali apa yang mereka sampaikan,” jelasnya.
Salah satu temuan yang disoroti adalah selisih biaya pembangunan jalur per kilometer, dari 17 juta dolar AS menjadi 52 juta dolar AS. Data itu, menurut Mahfud, seharusnya menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan penyelidikan.
“Kalau mau serius, KPK cukup memanggil Anthony Budiawan. Karena dia yang menyampaikan analisis tersebut lebih dulu. Saya hanya mengutip,” kata Mahfud.
Ia menegaskan, lembaga antirasuah mestinya tidak bersikap pasif dalam menangani dugaan korupsi proyek besar, terlebih yang dikerjakan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Kalau ada indikasi seperti itu, KPK tidak perlu menunggu laporan resmi. Langsung saja diselidiki,” pungkasnya.
