NasDem Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol


JurnalPatroliNews – JAKARTA — Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk lembaga pengawas khusus kaderisasi partai politik mendapat penolakan dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI.

KPK sebelumnya menilai perlunya lembaga khusus yang mengawasi proses kaderisasi partai politik sebagai langkah strategis dalam mencegah korupsi sejak tahap awal proses politik. Menurut lembaga antirasuah itu, minimnya pengawasan dalam kaderisasi membuka ruang terjadinya penyimpangan, termasuk praktik transaksional dalam perekrutan anggota partai.

Namun, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menegaskan bahwa kaderisasi merupakan urusan internal partai yang seharusnya diperkuat secara mandiri tanpa campur tangan lembaga eksternal.

“Kaderisasi itu suatu keniscayaan dalam organisasi, apalagi partai politik. Salah satu fungsinya adalah rekrutmen dan pendidikan politik,” ujar Bey, Selasa, 28 April 2026.

Ia menilai, peningkatan kualitas kader di dalam tubuh partai jauh lebih penting dibandingkan penambahan regulasi atau pengawasan dari pihak luar. Menurutnya, keberhasilan partai dalam meraih kepercayaan publik dan memenangkan pemilu sangat ditentukan oleh proses kaderisasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Jika partai ingin berkembang dan memenangi pemilu, harus melakukan kaderisasi dengan baik agar bisa diterima masyarakat,” tambahnya.

Sebagai contoh, Bey menyebut Partai NasDem telah memiliki program pendidikan kader melalui Akademi Bela Negara (ABN) yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan kualitas kepemimpinan kader.

Meski menolak pembentukan lembaga pengawas khusus, Bey membuka peluang kerja sama dengan KPK dalam bentuk edukasi dan pembekalan pencegahan korupsi bagi kader partai politik.

“Ke depan, mungkin perlu kerja sama dengan KPK untuk memberikan pembekalan terkait pencegahan dini tindak pidana korupsi,” katanya.

Ia meyakini, jika sistem internal partai berjalan baik dan mampu melahirkan kader berintegritas, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami tanpa perlu pengawasan lembaga tambahan.

“Kalau kadernya berintegritas, masyarakat pasti akan memilih dan menyukai partai tersebut,” pungkasnya.