Ketimpangan lainnya juga tampak dalam pelaksanaan konferensi wilayah dan cabang. Beberapa daerah bahkan tertunda konferensinya karena persetujuan pusat belum turun. Ironisnya, yang sudah konferensi pun belum mendapatkan SK kepengurusan, menyulitkan langkah organisasi di tingkat bawah.
Ketika Gus Yahya menjanjikan menghidupkan kembali gagasan Gus Dur saat mencalonkan diri di Muktamar 2021, banyak pihak terpikat. Namun dalam perjalanannya, janji tersebut dianggap tidak terealisasi. PBNU justru dinilai semakin birokratis dan sulit diakses, berbanding terbalik dengan semangat keterbukaan Gus Dur yang menjadikan kantor PBNU sebagai rumah rakyat.
Kritik keras juga datang dari Gus Salam, pengasuh Pesantren Denanyar, yang menggagas Musyawarah Luar Biasa (MLB) NU. Ia menyayangkan perubahan arah organisasi yang semakin jauh dari nilai-nilai dasar NU, baik dalam sikap politik, pengelolaan lembaga, maupun komitmen terhadap isu lingkungan.
Ke depan, banyak yang berharap Gus Yahya mampu melakukan evaluasi diri secara menyeluruh. Jika diperlukan, percepatan muktamar bisa menjadi solusi elegan untuk menjaga harmoni internal. Bila tidak, kekhawatiran terhadap munculnya krisis kepercayaan bisa menjadi kenyataan.
PBNU sebagai jam’iyyah terbesar di Indonesia seharusnya kembali pada akar nilai-nilai aswaja an-nahdliyah dan mengutamakan potensi kader internal yang setia terhadap misi dakwah, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan luar yang berpotensi menggerus identitas NU itu sendiri.
Komentar