JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Anya Rina Casmayanti, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam rangka masa reses.
Dalam pernyataannya, Anya menegaskan bahwa setiap kunjungan ke kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat bertujuan untuk menyerap, menginventarisasi, dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Kunjungan ini adalah yang kedelapan dari total 27 wilayah yang akan saya datangi. Di setiap daerah, saya menemukan berbagai persoalan krusial yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Anya melalui keterangan tertulisnya, Senin, 4 Agustus 2025.
Beberapa permasalahan utama yang mengemuka mencakup lemahnya pertumbuhan ekonomi lokal, ketidaksempurnaan dalam pelayanan publik, serta peningkatan jumlah pengangguran dan kasus PHK.
“Banyak masukan kami terima, baik dari tatap muka maupun melalui media sosial. Semua akan kami catat dan dorong ke tingkat nasional agar bisa diakomodasi dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujar perempuan asal Jawa Barat itu.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kebijakan yang baik harus lahir dari suara rakyat. Itulah semangat yang ingin saya bawa dalam setiap perjuangan di Senayan,” tegas Anya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga Bandung Raya, dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, industri kreatif, dan pariwisata.
Namun demikian, lanjut Ali, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan konkret dari pemerintah pusat. “Kami sangat berharap ada keberpihakan dalam bentuk regulasi dan distribusi anggaran yang benar-benar menyentuh desa dan masyarakat di bawah,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari layanan publik hingga ketimpangan ekonomi. Ia menyebut bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung sudah menyentuh angka 77,97, namun angka kemiskinan masih di level 4,89 persen.
“Ini jadi sinyal bahwa masih ada ketimpangan yang perlu diatasi bersama, melalui kolaborasi lintas sektor,” kata Erwin menutup.
