Flexing keluarga pejabat adalah cerminan kesenjangan sosial yang terlalu tajam disana. Disparitas sosial di Nepal yang diindikasikan dalam ukuran Gini Ratio disebutkan begini: “Nepal’s Gini coefficient (based on consumption) was 0.30 in 2022/23, showing a slow improvement and reduced inequality over time, though some data points vary depending on the source and year of measurement, with some reports showing higher figures for specific years like 0.33 in 2009/10 or 0.41 in 2003/04. While income inequality has shown growth in some reports (e.g., a 0.58 in 2019), the more recent consumption-based figures indicate a positive trend, and Nepal’s figures are lower than the world average Gini index.”
Catatan: The global average Gini coefficient is not consistently reported by a single source, but figures show a global Gini around 0.67 in 2020 and an average of 35.28 for 71 countries in 2021 according to TheGlobalEconomy.com, though the latter is a smaller and more recent sample.
Sementara Indonesia, Gini Ratio pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang rendah. Angka ini sedikit menurun dari periode sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan pendapatan. Gini ratio (atau rasio Gini) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (pendapatan terkonsentrasi pada satu kelompok atau individu).
Secara gampangannya publik di Nepal menganggap sebab musabab kerusuhan yang diakibatkan kesenjangan sosial ini terjadi lantaran korupsi para pejabatnya. Kesewenang-wenangan dan kesombongan kaum elit yang sudah memuakkan publik membuat amok massal menjadi sangat brutal. Para pejabatnya digambarkan sampai diceburkan dan ditelanjangi di sungai.
Sampai akhirnya pihak militer Nepal mengeluarkan peringatan bahwa vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum. Dinding parlemen Nepal yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z”.
Dibakarnya rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli, yang diserang dan dibakar massa pada Selasa kemarin akhirnya membuat ia mengundurkan diri demi memberi jalan “menuju solusi politik”. Namun hingga kini keberadaan keberadaan Oli tidak diketahui, alias masih kabur.
Dev Kumar Khatiwada, seorang pensiunan polisi berusua 60 tahun berkomentar, “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip kantor berita AFP. Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”
