Situasi ketidak pastian juga memicu keresahan publik. Kelompok think-tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.” Sampai-sampai Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mesti menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan.”
Sampai detik ini arah politik Nepal pasca kerusuhan masih samar. Dipendra Jha (Pengacara Konstitusi) saat diwawancara AFP mengatakan, “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara.” Sementara analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.” Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.
Indonesia jelas mesti bercermin dari kejadian di Nepal. Kejadian di Nepal ini bukan main-main dan bukan fatamorgana di kejauhan. Teknologi informasi dan perkembangan media sosial telah meruntuhkan tembok penghalang informasi yang datang dari mana pun dan kapan pun.
Kita baru saja mengalami kerusuhan di akhir Agustus dan awal September 2025 ini. Situasi sosialnya sama, disparitas sosial yang terlalu menganga, korupsi dan flexing para pejabat serta keluarganya. Ini bisa dimanfaatkan para petualang politik lokal maupun internasional yang mengincar kekayaan alam maupun posisi geo-strategis Indonesia. Mereka cawe-cawe memanfaatkan momentum, kaum oportunis.
Karenanya, kita perlu segera membahas RUU Perampasan Aset di parlemen. Sni sinyal yang sangat kuat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Situasinya sudah gawat. Penyakit korupsi di Indonesia ini sudah kronis (menahun) dan sudah akut (parah). Tambah lagi ada inspirasi revolusi dari negara Nepal, plus fasilitasi teknologi informasi. Waspadalah!
Kamis, 11 September 2025
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Pemerhati Ekonomi dan Politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
