JurnalPatroliNews – Jakarta – Kedepannya rival yang kalah di pilpres tidak boleh lagi gabung ke dalam pemerintahan, siapapun yang menang, kenapa? Agar sistem demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, sistem demokrasi tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat jika yang kalah juga masuk dalam sistem pemerintahan.
Jangan sampai rakyat Indonesia menilai Sistem Demokrasi hanya ‘kedok’ untuk merampok harta warisan Rakyat Indonesia. Tidak adanya check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan, menimbulkan ketamakan dan kerakusan pejabat yang sedang berkuasa, sebab tidak ada kekuatan yang berimbang untuk mengontrol kebijakan pemerintahan yang sedang berjalan, “ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (18/9).
Presiden dan wakil presiden bersama partai politik pendukung yang menang tidak boleh lagi ‘mengajak atau merayu- rayu’ untuk bergabung maka yang kalah wajib menjadi barisan oposisi yang sama mulianya dalam rangka mengawasi atau kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa, “pinta alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Di periode kedua Joko Widodo nyaris tak ada kontrol atau pengawasan dari barisan oposisi untuk mendorong terjadinya check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan yang sedang berkuasa, kenapa? Karena yang kalah dikontestasi pemilu ikut masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, maka terjadilah pat gulipat didalam pemerintahan, “kritik Silaen.
Ketika rival yang kalah ikut masuk ke dalam pemerintahan maka sudah tidak mungkin lagi melakukan oposisi kontrol atau pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Jokowi saat ini. Itulah sebabnya penguasa bertindak ‘otoriter’ karena tidak ada barisan oposisi yang sama kuatnya, “sesal Silaen.
Kedepannya hal demikian tidak boleh lagi terjadi agar sistem demokrasi yang dipilih tersebut tidak sekedar selogan kosong yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat itu, maka dibutuhkan check and balance terhadap roda pemerintahan, “ungkap mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Komentar