JurnalPatroliNews | Labuan Bajo — Respons cepat dilakukan jajaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II dalam mendukung penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., langsung menginstruksikan jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Langkah awal difokuskan pada pemantauan perkembangan situasi, pendataan dampak gempa, pemetaan wilayah prioritas, hingga penyiapan personel dan sarana pendukung untuk membantu masyarakat terdampak.
Sebagai bagian dari respons tersebut, Muzafar bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 10.30 WITA.
Rombongan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737-4U3 untuk melaksanakan peninjauan terhadap penanganan dampak gempa di wilayah Nagekeo, Flores, NTT.
Dalam kunjungan tersebut, Pangkogabwilhan II didampingi sejumlah pejabat Kogabwilhan II, di antaranya Asintel Kaskogabwilhan II Brigjen TNI Sarkistan Sihaloho, S.E., Asops Kaskogabwilhan II Brigjen TNI Prabowo Setiaji, serta Aster Kaskogabwilhan II Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu.
Kedatangan rombongan disambut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf Yudi Riyanto Ratu, S.H., Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, Dandim 1630/Manggarai Barat Letkol Inf Budiman Manurung, S.E., M.I.P., Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K., serta unsur terkait lainnya.
Di Bandara Internasional Komodo, Muzafar bersama Pangdam IX/Udayana juga menyambut kedatangan Menteri Pertahanan dan Kapolri beserta rombongan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan dampak bencana di NTT.
Usai agenda di bandara, Pangkogabwilhan II melanjutkan kegiatan dengan meninjau Posko Bantuan Bencana di Kodim 1630/Manggarai Barat.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta melihat secara langsung pengelolaan logistik, sistem komunikasi, pemutakhiran data korban dan kebutuhan, hingga mekanisme pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Muzafar meminta seluruh petugas posko meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat komunikasi antarlembaga.
Kebutuhan masyarakat, kata dia, harus direspons secara cepat, sedangkan bantuan harus disalurkan secara tepat sasaran dan merata dengan memberikan prioritas kepada wilayah yang paling membutuhkan.
Dalam penanganan dampak gempa, satuan TNI di wilayah terdampak turut dikerahkan untuk membantu berbagai kebutuhan darurat.
Dukungan tersebut mencakup pencarian dan pertolongan, evakuasi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendirian tempat pengungsian, serta distribusi kebutuhan dasar.
Kelompok rentan dan masyarakat yang berada di wilayah sulit dijangkau menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan bantuan.
Penanganan bencana dilakukan melalui sinergi TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan unsur terkait lainnya.
Koordinasi terpadu diperlukan agar setiap tahapan penanganan berjalan cepat, efektif, terukur, serta dapat berlanjut hingga memasuki tahap pemulihan.
Pangkogabwilhan II menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran diminta terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memberikan dukungan maksimal sampai situasi wilayah terdampak kembali aman.
Respons tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI untuk mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat sekaligus memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan pengerahan sumber daya secara terukur, penanganan dampak gempa di NTT diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah hingga proses pemulihan masyarakat berjalan optimal.
Komentar