JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 2 Januari 2025.
Laporan ini memuat temuan penting dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang meliputi 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL—Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK juga mengapresiasi pemerintah atas penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola anggaran dan aset selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita bangsa dengan berlandaskan prinsip good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangannya.
Pada kesempatan yang sama, Isma Yatun juga memaparkan peran BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal berbagai organisasi global seperti badan-badan PBB.
Ia meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan akan berlangsung pada Maret 2025 dan diputuskan dalam Sidang Umum PBB pada November 2025.
Presiden Prabowo, yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyatakan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dengan BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota BPK yang mendampingi Ketua BPK.
Penyerahan IHPS I 2024 ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dan BPK dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik.
Komentar