JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih adanya sejumlah potensi rawan korupsi di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seperti praktik nepotisme, gratifikasi, hingga penyalahgunaan fasilitas kantor.
Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat menjadi pembicara dalam diskusi panel Forum Human Capital yang berlangsung di kantor KKP, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Setyo menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas merupakan pondasi utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan publik.
“Integritas bukanlah sesuatu yang diajarkan lewat mata pelajaran, melainkan ditanamkan melalui pengalaman dan praktik kehidupan. Oleh karena itu, para CPNS di KKP perlu memahami dan menghayati pentingnya integritas sejak awal,” ujar Setyo dalam pernyataannya, Selasa, 3 Juni 2025.
Ia juga menyoroti posisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 yang stagnan di angka 37 dari skala 100. Sementara itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan Indonesia masih tergolong rentan dengan skor 71,53, dan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) berada pada angka 75 dari 100.
Namun demikian, KKP dinilai cukup berhasil dalam mencetak skor SPI 2024 sebesar 80,31. Atas pencapaian tersebut, Setyo memberikan apresiasi dan mendorong agar tren positif tersebut tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan pada tahun mendatang.
“Untuk tahun 2025, kami berharap angka itu tetap stabil, bahkan lebih baik. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mendorong kenaikan skor integritas ini,” ujarnya.
Meski begitu, temuan SPI 2024 tetap menunjukkan adanya tantangan serius. Sebanyak 73 persen responden melihat masih sering terjadi penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, 56 persen responden menyebut adanya nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 42 persen lainnya mengungkap adanya indikasi suap serta gratifikasi.
“Risiko terjadinya korupsi di sektor kelautan dan perikanan masih tinggi. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa memengaruhi kinerja dan citra birokrasi. Maka perlu perbaikan sistem yang menyeluruh,” kata Setyo menegaskan.
Untuk memperkuat integritas di lingkungan KKP, KPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Beberapa di antaranya adalah memperkuat kepemimpinan yang mendukung budaya antikorupsi, menanamkan nilai integritas dalam seluruh manajemen SDM, serta menjadikan pegawai sebagai teladan integritas di lingkungan kerja maupun masyarakat.
Komentar