JurnalPatroliNews – Jakarta – Situasi di Timur Tengah semakin memburuk setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang darurat pada Minggu (22/6/2025) waktu setempat. Sidang ini difokuskan pada respons terhadap serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap instalasi nuklir Iran, yang memicu kecaman dari sejumlah negara anggota.
Dalam pertemuan tersebut, Rusia, Tiongkok, dan Pakistan menyerukan resolusi segera untuk menghentikan konflik dan mendorong gencatan senjata total tanpa prasyarat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengingatkan bahwa serangan udara yang diluncurkan AS bisa menjadi pemicu titik balik berbahaya dalam stabilitas global.
“Penyerangan terhadap situs nuklir oleh Amerika Serikat adalah tindakan yang bisa menggiring kita ke jurang konflik berskala lebih besar,” ujar Guterres dalam pidatonya. Ia menyerukan kembalinya seluruh pihak ke meja diplomasi guna meredam ketegangan yang sedang mendidih.
Langkah ofensif ini dilakukan setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa militer AS telah menghancurkan fasilitas nuklir utama Iran dalam kolaborasi dengan Israel. Pernyataan ini sontak mengundang kritik tajam dari berbagai negara anggota Dewan Keamanan.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan keluar. “Militer bukan jawaban. Solusi diplomatik belum sepenuhnya ditempuh,” ujarnya.
Senada, utusan Rusia, Vassily Nebenzia, mengingatkan soal sejarah gelap AS di Timur Tengah. Ia menyamakan situasi ini dengan invasi Irak pada 2003 yang dilakukan atas dalih senjata pemusnah massal yang akhirnya terbukti tidak ada. “Kita sekali lagi diminta percaya pada narasi yang tidak berdasar,” tegasnya.
Namun, Amerika membela tindakannya. Dorothy Shea, Pelaksana Tugas Duta Besar AS untuk PBB, menyatakan bahwa Iran selama ini menutupi program senjata nuklirnya. “Kami telah mencoba bernegosiasi secara damai, tetapi rezim Iran tidak kooperatif,” katanya.
Iran, yang mengajukan permintaan pertemuan darurat ini, menuding serangan AS dan Israel telah menghancurkan peluang diplomasi. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengatakan bahwa tuduhan terhadap negaranya tidak berdasar, dan mengkritik penyalahgunaan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai dalih agresi.
“Perjanjian NPT seharusnya menjamin hak penggunaan nuklir secara damai, bukan dijadikan alat politik,” ujar Iravani.
Di sisi lain, Israel justru mengapresiasi langkah militer tersebut. Duta Besarnya, Danny Danon, menyebut bahwa serangan itu sebagai langkah terakhir setelah diplomasi gagal. Ia memperingatkan bahwa Iran dengan senjata nuklir akan menjadi ancaman global yang tak terbayangkan.
Sementara itu, belum ada kepastian kapan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata tersebut akan diajukan untuk pemungutan suara. Resolusi ini tidak menyebut nama AS atau Israel secara langsung, namun menyoroti pentingnya menghentikan serangan terhadap instalasi nuklir Iran. Resolusi tersebut membutuhkan dukungan sembilan anggota tanpa veto dari lima negara tetap: AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok.
Inggris, lewat pernyataan Duta Besarnya Barbara Woodward, menekankan pentingnya pendekatan diplomatik. “Kekuatan militer bukanlah jawaban jangka panjang atas kekhawatiran nuklir,” tegasnya.
Di sisi teknis, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi adanya kerusakan serius di situs Fordow, Isfahan, dan Natanz. Kepala IAEA Rafael Grossi menyebutkan bahwa lubang besar ditemukan di permukaan, namun dampak di bawah tanah masih ditinjau lebih lanjut. Meski demikian, Iran melaporkan bahwa tingkat radiasi di lokasi-lokasi tersebut tetap dalam batas aman.
