JurnalPatroliNews – Jakarta – Negara kepulauan kecil Tuvalu di Pasifik kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, yang mendorong lebih dari sepertiga populasinya mengajukan permohonan visa iklim ke Australia. Kondisi ini mencerminkan tingginya kekhawatiran masyarakat Tuvalu akan masa depan negara mereka.
Duta Besar Tuvalu untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tapugao Falefou, mengungkapkan keterkejutannya atas jumlah pelamar yang membludak. Ia menyatakan bahwa antusiasme masyarakat untuk menjadi bagian dari gelombang pertama migran iklim dari Tuvalu sangat terasa. “Saya sangat terkejut dengan banyaknya orang yang menginginkan kesempatan ini,” ujar Falefou kepada Reuters pada Minggu (30/6/2025).
Tuvalu, yang dihuni sekitar 11.000 jiwa dan terdiri dari sembilan atol kecil antara Australia dan Hawaii, diakui sebagai salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Para ilmuwan memprediksi bahwa kenaikan permukaan laut yang dipercepat oleh pemanasan global dapat menenggelamkan seluruh negara ini pada akhir abad.
Proyeksi dari ilmuwan NASA menunjukkan bahwa hingga tahun 2050, separuh dari atol utama Funafuti, tempat tinggal sekitar 60% penduduk Tuvalu, akan terendam air setiap hari saat pasang, jika kenaikan permukaan laut mencapai satu meter. Bahkan, dalam skenario terburuk dengan kenaikan dua meter, 90% wilayah Funafuti akan tenggelam. Rata-rata ketinggian daratan Tuvalu hanya sekitar dua meter di atas permukaan laut. Dalam tiga dekade terakhir, permukaan laut di wilayah ini telah naik sekitar 15 sentimeter, atau satu setengah kali lebih cepat dari rata-rata global.
Sebagai respons, Pemerintah Tuvalu telah berupaya membangun 7 hektare daratan buatan dan berencana untuk memperluasnya, dengan harapan dapat bertahan hingga tahun 2100.
Dalam upaya mitigasi krisis ini, Australia dan Tuvalu pada tahun 2023 menandatangani perjanjian iklim dan keamanan bilateral yang dikenal sebagai Falepili Union Treaty. Perjanjian ini membuka program visa khusus bagi warga Tuvalu yang terdampak perubahan iklim, memberikan mereka hak untuk tinggal, bekerja, dan belajar di Australia, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan setara warga negara Australia.
Program visa ini baru dibuka pada Juni ini, dan hingga akhir bulan, sudah ada 1.124 aplikasi individu, yang jika dihitung beserta anggota keluarga, mencapai total 4.052 orang. Jumlah ini setara dengan lebih dari sepertiga populasi Tuvalu. Namun, program visa ini dibatasi hanya 280 orang per tahun untuk mencegah migrasi massal penduduk berpendidikan dan tenaga kerja muda dari Tuvalu.
Falefou menambahkan bahwa program ini juga membawa harapan baru bagi perekonomian warga yang tetap tinggal di Tuvalu. “Pindah ke Australia di bawah perjanjian Falepili Union dalam beberapa hal akan memberikan remitansi tambahan bagi keluarga yang tinggal,” jelasnya.
