JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa posisi keuangan negara hingga akhir tahun 2024 terus menunjukkan tren positif. Dalam pemaparan resmi di hadapan DPR RI pada Selasa (1/7/2025), ia menjelaskan bahwa nilai total aset pemerintah telah menembus angka Rp 13.692,4 triliun, meningkat dari posisi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 13.072,8 triliun.
Tidak hanya sisi aset, peningkatan juga terjadi pada komponen kewajiban dan ekuitas negara. Per akhir 2024, kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp 10.269,0 triliun, naik dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 9.536,7 triliun. Sementara itu, ekuitas pemerintah sedikit terkoreksi menjadi Rp 3.423,4 triliun, dibandingkan Rp 3.536,1 triliun pada tahun sebelumnya.
“Angka-angka ini menggambarkan kemampuan fiskal dan kekayaan bersih negara yang bisa diandalkan untuk menopang pembangunan berkelanjutan,” ungkap Sri Mulyani saat menyampaikan penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPR ke-21.
Dari sisi pelaksanaan operasional negara, penerimaan selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.115,3 triliun, sementara belanja operasional mencapai Rp 3.353,6 triliun, menghasilkan defisit operasional senilai Rp 238,3 triliun. Namun, kegiatan non-operasional justru mencatatkan surplus Rp 22,7 triliun, sehingga defisit bersih menurun menjadi Rp 215,7 triliun.
Sri Mulyani juga menyoroti arus kas negara selama 2024. Aktivitas pendanaan dan transaksi transitoris menunjukkan aliran kas positif. Sementara itu, arus kas dari kegiatan operasional dan investasi masih mencatat nilai negatif.
“Namun demikian, arus kas negatif dari investasi ini merupakan refleksi dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan melalui belanja produktif,” tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah menegaskan bahwa meskipun tantangan fiskal tetap ada, pondasi ekonomi nasional tetap kokoh dan diarahkan untuk menopang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
