JurnalPatroliNews – Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI mengingatkan keras Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pemilihan ulang Pilkada 2024 di lima wilayah berjalan tanpa intervensi.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, dalam forum rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, serta Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Juli 2025.
Agenda tersebut membahas persiapan teknis dan strategis pelaksanaan PSU dan pemilihan ulang yang akan digelar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
Dalam kesempatan itu, Azis mengajukan pertanyaan krusial kepada KPU dan Bawaslu, menyoal potensi adanya campur tangan pihak luar dalam tahapan pelaksanaan di lima daerah tersebut. Ia menekankan bahwa proses demokrasi tidak boleh dibayangi oleh tekanan atau pengaruh non-prosedural.
“Perencanaannya sudah baik, anggaran tersedia, dan penyelenggara siap. Tapi saya ingin memastikan satu hal yang sangat penting—apakah benar-benar tidak ada intervensi?” tanya Azis.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan secara lugas bahwa pelaksanaan di lapangan berjalan tanpa tekanan eksternal.
“Tidak ada intervensi,” tegas Afif dan Bagja serempak.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turut menguatkan pernyataan itu. Ia menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ditemukan indikasi tekanan dari pihak mana pun terhadap penyelenggaraan PSU maupun pilkada ulang.
“Sampai hari ini tidak ada intervensi. Kalau memang ada bukti, silakan disampaikan. Semua proses berlangsung dengan pengawasan dari masyarakat maupun lembaga negara,” ungkap Ribka.
Azis juga meminta klarifikasi dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, terkait kemungkinan intervensi terhadap penanganan dugaan pelanggaran etik di lima daerah tersebut.
“Terkait isu etik, apakah ada tekanan dalam prosesnya di lima wilayah itu?” tanya Azis, yang dijawab tegas oleh Heddy, “Tidak ada.”
Usai mendengar seluruh jawaban dari pihak terkait, Azis menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan PSU dan pemilihan ulang yang benar-benar bersih dan berintegritas. Ia menekankan bahwa penyimpangan sekecil apa pun akan mencederai proses demokrasi yang sudah diperjuangkan bersama.
“Kita sudah alokasikan anggaran, sudah susun strategi, jangan sampai proses ini dikotori oleh kepentingan luar. Tidak boleh ada permainan dalam pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Bahkan Azis memperingatkan seluruh pihak, termasuk kader dari partainya sendiri, agar tidak mencoba-coba mencampuri proses pemilu secara tidak sah.
“Siapa pun yang mencoba bermain-main, termasuk dari Partai Gerindra, sama saja dengan menggali lubang kubur politiknya sendiri. Kesalahan seperti sebelumnya tidak boleh terulang,” tandasnya.
