JurnalPatroliNews – Jakarta – Partai Nasdem memperingatkan bahwa alokasi anggaran besar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berisiko mubazir apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka enggan berkantor di sana.
Ketua DPP Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggandeng partai politik lain serta kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penempatan kantor wapres dan langkah konkret pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN.
“Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses legislasi, anggaran, hingga pengawasan terhadap otoritas IKN,” jelas Rifqinizamy saat memberi keterangan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Juli 2025.
Ia menyebutkan bahwa pembahasan intensif terus dilakukan, khususnya terkait siklus penganggaran RAPBN 2026. Dalam proses itu, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran lebih dari Rp16 triliun, di luar pagu awal yang telah ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.
Jika disetujui, maka total anggaran untuk IKN pada tahun 2026 bisa mencapai sekitar Rp21 triliun. Angka ini dinilai cukup besar, sehingga pemanfaatannya harus diiringi dengan langkah konkret, seperti kejelasan pemindahan kementerian/lembaga dan kehadiran pejabat tinggi negara di lokasi.
“Kalau tidak ada ketegasan politik dari pemerintah, tidak ada pemindahan ASN, dan belum ada kepastian soal kementerian mana saja yang ikut pindah, maka anggaran Rp21 triliun itu lebih baik dialihkan ke program strategis lainnya,” tegas Rifqinizamy.
Ia menyiratkan, tanpa komitmen yang jelas dari pejabat negara termasuk Wapres Gibran untuk mulai berkantor di IKN, proyek yang ambisius ini berisiko kehilangan makna dan efisiensi penggunaan anggaran.
