JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto diimbau untuk tidak melanjutkan praktik rangkap jabatan yang dinilai menjadi salah satu kelemahan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia, menyampaikan kritik terhadap maraknya pejabat yang menduduki lebih dari satu posisi strategis di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut justru tidak membawa manfaat bagi publik secara luas.
“Fenomena rangkap jabatan ini menunjukkan negara hanya memprioritaskan kelompok tertentu dan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat secara keseluruhan,” ujar Dedi saat diwawancarai RMOL, Sabtu, 19 Juli 2025.
Ia menilai, jika Prabowo mengikuti pola yang sama, maka potensi kemajuan nasional justru terhambat. “Model kepemimpinan seperti itu hanya menghasilkan stabilitas politik semu, tanpa menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan analis politik, Dedi juga menyoroti kedekatan antara Prabowo dan Jokowi yang dianggap terlalu erat. Ia khawatir, hal itu berpotensi membuat Prabowo mengikuti jejak pendahulunya dalam menentukan arah kebijakan, termasuk dalam soal rangkap jabatan.
“Kuatnya hubungan personal Prabowo dan Jokowi bisa menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan-keputusan politik di masa mendatang. Ini yang membuat peringatan publik menjadi sulit tersampaikan,” tutup Dedi.
